Overview
-
DP2KB Bone menerima anggaran Rp7,5 miliar dari BKKBN melalui DAK Non Fisik 2026 untuk memperkuat pencegahan stunting di daerah.
-
Dana tersebut digunakan untuk edukasi gizi dan pendampingan masyarakat melalui kader desa, penyuluh KB, dan Tim Pendamping Keluarga hingga tingkat desa.
-
Berkat arahan Bupati Bone, daerah ini menjadi penerima DAK Non Fisik terbesar kedua di Sulsel dan menargetkan zero stunting sejak tahap pranikah hingga balita.
SulawesiPos.com – Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB)menerima anggaran sebesar Rp7,5 miliar dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2026 dan akan difokuskan untuk pencegahan stunting di Kabupaten Bone.
Kepala DP2KB Bone, Andi Aswat, S.Sos., M.M., mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai program strategis yang sejalan dengan visi dan misi Bupati Bone, khususnya dalam menekan angka stunting.
“Tugas kita adalah pencegahan, memberikan edukasi ke masyarakat tentang pangan bergizi,” tukasnya kepada wartawan SPos (SulawesiPos.com), Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, program yang akan dijalankan meliputi penguatan peran Institusi Masyarakat Pedesaan, kader desa, Pembina Pembantu KB, hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim ini terdiri dari unsur bidan, PKK desa, dan Kader KB yang terjun langsung mendampingi masyarakat.
Selain itu, DP2KB juga memperkuat peran penyuluh KB dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada keluarga terkait pentingnya pola asuh dan pemenuhan pangan bergizi.
Andi Aswat menambahkan, keberhasilan Bone memperoleh anggaran besar tersebut tidak terlepas dari arahan dan kebijakan Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman.
