Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Reskiyanti Nurdin
SulawesiPos.com — Gelombang krisis kebutuhan dasar yang melanda berbagai wilayah di Sulawesi Selatan kian menghimpit kehidupan warga. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), sulitnya pasokan gas LPG, pemadaman listrik bergilir, hingga krisis air bersih terjadi secara serentak, memicu antrean panjang dan kecemasan luas di tengah masyarakat.
Kondisi ini dinilai tidak lagi sekadar persoalan teknis atau logistik semata, melainkan berpotensi memantik letupan konflik sosial jika penanganannya lambat.
Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menegaskan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat hari ini menyangkut hajat hidup paling mendasar. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pokok adalah garis batas sensitif yang menuntut respons terpadu dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau saya ya, dari perspektif politik, sebenarnya ini butuh kolaborasi lebih dalam daripada semua pemangku kepentingan mencermati dari semua masalah-masalah yang terjadi hari ini. Misalnya soal kelangkaan gas, kemudian kekurangan air bersih, kemudian pemadaman bergilir soal listrik, terus kelangkaan BBM. Ini kan sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dasar ya, kebutuhan primer dari semua masyarakat kita,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa kebuntuan akses terhadap kebutuhan pokok yang berlarut-larut dalam rentang waktu satu hingga dua pekan berpeluang melahirkan perlawanan di tingkat bawah. Tekanan sosial tersebut sangat rentan ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum keresahan warga.
“Nah, efeknya, kalau ini masih berkelanjutan entah itu seminggu sampai dua minggu, saya yakin riot. Riot itu seperti perlawanan kecil, tapi terstruktur. Itu namanya riot, itu istilah dalam sosiologinya. Nah, itu bisa jadi akan ditunggangi kalau memang ada seperti gejala di Pati, ada botok yang menjadi tokoh sentral untuk bisa menunggangi perlawanan ataupun mengakomodasi perlawanan soal kebutuhan ini,” jelasnya.
Situasi tersebut menempatkan pemerintah daerah pada posisi paling krusial. Pasalnya, krisis ini tidak hanya terkonsentrasi di Kota Makassar, melainkan telah meluas ke berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Muncul pertanyaan terkait arah kemarahan publik, apakah akan menyasar bupati dan wali kota, gubernur, atau justru kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Namun dari kacamata tata kelola pemerintahan, beban tanggung jawab mitigasi utama berada di level provinsi.
“Tapi yang jadi masalah, yang diserang ini siapa? Apakah di Pak Gubernurnya, Pak Walikotanya, atau malah ke Presidennya, Prabowo. Tapi sebenarnya kalau untuk kacamata dari segi pemerintahan kan memang ini tanggung jawabnya Pak Gubernur. Karena ini kebutuhan, dan ini bukan hanya di Kota Makassar, tapi juga hampir semua di Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Untuk membendung eskalasi gejolak massa, peran aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi mutlak diperlukan. Sinergi antara pemerintah provinsi, Kepolisian Daerah (Polda), hingga Kodam dinilai harus bergerak cepat dalam merumuskan skenario pencegahan sebelum aksi-aksi perlawanan pecah di ruang publik.
“Nah, kalau saya sih, bisa jadi memang akan ada riak itu untuk menunggangi, tapi yang bisa dipastikan ini kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, terutama dari kepolisian untuk pengamanan sebelum terjadinya riot itu. Forkopimda itu untuk bisa berkoordinasi, berkoordinasi dan berkonsolidasi melakukan mitigasi-mitigasi seperti apa yang harus dilakukan sebelum terjadi perpecahan itu ataupun konflik riot itu,” paparnya.
Selain langkah pengamanan, aspek komunikasi krisis memegang peranan sangat vital untuk meredakan kepanikan publik. Menurut akademisi tersebut, masyarakat saat ini dilanda kecemasan tinggi dan membutuhkan kepastian serta narasi yang menyejukkan dari figur pemimpin yang kredibel.
“Atau mungkin harus ada orang yang menjadi tokoh sentral, yang menjadi juru bicara yang bisa mendamaikan ini. Karena hari ini sebenarnya masyarakat itu hanya butuh sebuah entah itu hanya wacana ataupun kata-kata yang bisa menenangkan publik hari ini.
Karena publik hari ini mengalami yang namanya kecemasan. Kecemasan ini sebenarnya langkah pertama itu adalah dengan menenangkan masyarakat bahwa ini semuanya tersedia,” imbuhnya.
Mengenai respons yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, langkah-langkah awal seperti penyelenggaraan salat istisqa maupun inspeksi mendadak ke lapangan dinilai belum cukup. Pemerintah dituntut untuk segera mengeksekusi kebijakan jangka panjang yang menyentuh akar permasalahan distribusi dan ketersediaan pasokan.
“Kemarin kan sudah ada dari langkahnya pemerintah provinsi melakukan salat istisqa, kemudian juga melakukan sidak langsung yang mencari informasi secara langsung ke publik.
Tapi bukan hanya itu, itu kan hanya langkah awal. Yang kita butuh itu langkah berkelanjutan yang betul-betul langsung menyentuh pada akar persoalan. Nah, itu yang sebenarnya yang harus diselesaikan kalau menurut saya ya,” terangnya.
Komplikasi masalah ini kian diperparah oleh tekanan ekonomi makro yang mengimpit masyarakat. Kelangkaan energi dan air secara langsung memicu kenaikan ongkos transportasi serta harga barang dan jasa, sementara daya beli masyarakat justru mengalami tren penurunan.
“Pastilah. Karena permasalahan ekonomi kan juga permasalahan yang krusial, terutama di tengah-tengah publik hari ini. Di tengah-tengah turunnya tingkat kepuasannya Pak Prabowo. Ini susahnya karena harga-harga tinggi, daya beli masyarakat rendah. Jadi tidak seimbang sebenarnya kalau kita bicara dari segi teori ekonomi toh?” pungkas kandidat Doktor Politik Universiti Kebangsaan Malaysia ini.