SulawesiPos.com – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti lemahnya sistem pengawasan pre-market dan post-market oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Ia mengaku belum melihat secara jelas langkah pencegahan maupun penindakan yang dilakukan BPOM di lapangan, baik secara mandiri maupun bersama aparat penegak hukum.
“Saya belum melihat bentuk pencegahan itu seperti apa. Begitu juga dengan penindakan, saya belum dengar ada langkah konkret di lapangan, termasuk bersama kepolisian,” ujarnya dalam rapat di DPR, Senin (20/4/2026).
Irma menyoroti masih maraknya peredaran produk berbahaya di masyarakat, mulai dari makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) tinggi hingga obat-obatan ilegal.
“Kita tahu makanan yang mengandung GGL masih beredar dan belum ditarik. Begitu juga obat-obatan yang membuat teler, bahkan ada yang mengandung narkoba, masih sangat luas beredar,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung peredaran rokok ilegal serta kosmetik yang diproduksi tanpa pengawasan ketat, termasuk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri.
Anggota Komisi IX Apresiasi Bonus Hari Raya Ojol, Dorong Perbaikan Agar Lebih Berkeadilan
“Rokok ilegal merajalela. Kosmetik juga banyak dibuat di rumah-rumah, bahkan oleh oknum tertentu, dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri,” tambahnya.
Irma turut mengkritik masih digunakannya bahan berbahaya seperti boraks dan pewarna makanan dalam produk konsumsi. Ia juga menyinggung adanya dugaan kontaminasi pada produk perikanan yang belum ditangani secara optimal.
Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan menyeluruh terhadap keamanan pangan dan produk kesehatan di Indonesia.
Dampak pada Beban Kesehatan Nasional
Lebih lanjut, Irma menegaskan bahwa lemahnya pengawasan berpotensi meningkatkan beban layanan kesehatan nasional.
Menurutnya, jika upaya promotif dan preventif tidak berjalan dengan baik, maka kasus penyakit yang membutuhkan penanganan kuratif akan meningkat.
“Kalau promotif dan preventif tidak berjalan, maka angka kuratif akan tinggi.
Ini yang akhirnya berdampak pada defisit BPJS,” katanya, merujuk pada BPJS Kesehatan.
