SulawesiPos.com – Dominasi Partai Golkar di Sulawesi Selatan kini berada di persimpangan jalan.
Meski sejarah mencatat Sulsel sebagai lumbung suara di timur Indonesia, peta politik yang kian dinamis menuntut partai berlambang pohon beringin ini untuk segera memanaskan mesin politiknya jika ingin kembali menduduki takhta elektoral teratas.
Pengamat politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Randhy Akbar, menilai bahwa Golkar Sulsel tidak bisa lagi sekadar bernostalgia dengan kejayaan masa lalu.
Pada Pemilu 2024 lalu, Golkar yang hanya bertambah 1 kursi dari Pemilu sebelumnya, menjadi 14 kursi, digeser pesaingnya: Nasdem, yang berhasil menambah perolehan 5 kursi dibanding Pemilu sebelumnya, menjadi 17 kursi.
Kursi Ketua DPRD Sulsel juga ikut direbut partai yang dipimpin Surya Paloh, yang notabene mantan kader Golkar.
Strategi utama yang harus ditempuh adalah konsolidasi infrastruktur dan pemetaan mikro terhadap basis suara secara presisi agar setiap pergerakan kader di lapangan terukur dan efektif.
Menurut Randhy, kekuatan utama Golkar Sulsel terletak pada kematangan institusinya yang jauh melampaui para pesaingnya.
Pengurus dan kader Golkar Sulsel dituntut harus mampu mendayagunakan kapital politik paling mapan yang mereka miliki, yakni jejaring kader petahana di sejumlah pemerintahan daerah.
Beberapa kader Golkar yang berkuasa di daerah, seperti Bupati Barru, Andi Ina Kartika, Bupati Bantaeng, Fathul Fauzy, dan Bupati Soppeng, Suwardi Haseng.
Sinergisitas kerja politik antara calon legislatif di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat harus dirancang agar berjalan seirama dan saling menguatkan.
“Melalui modal infrastruktur politik yang matang ini, posisi tawar partai secara analitis dipandang tetap substansial untuk mengonversi pengaruh ketokohan lokal menjadi perolehan kursi kolektif guna menggeser dominasi kompetitor,” ujar Randhy.
Namun, upaya maksimalisasi mesin partai tersebut sangat bergantung pada cara pengelolaan dinamika faksi dalam Musyawarah Daerah serta penyelesaian sisa perpecahan suara pasca-pemilihan kepala daerah sebelumnya.
Randhy memperingatkan bahwa jika suksesi pada Musda XI Golkar Sulsel berakhir dengan pola winner-takes-all, faksi yang kalah maupun residu konflik lama berpotensi memicu sikap pasif atau bahkan manuver ganda pada pemilu mendatang yang tentu merugikan partai.
“Sebaliknya, struktur kepengurusan yang akomodatif akan mentransformasi faksi-faksi menjadi energi kolektif yang padu. Soliditas lintas kubu inilah yang mutlak dibutuhkan sebagai landasan untuk merumuskan pola koalisi strategis dan taktik pemenangan di daerah-permainan pemilihan yang memiliki tingkat persaingan ketat,” jelasnya.
Dalam konteks suksesi kepemimpinan di tingkat provinsi, terlihat adanya proses negosiasi yang alot antara aspirasi elite lokal dan otoritas pengurus pusat.
Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ini juga berpendapat bahwa sosok ketua yang ideal adalah figur konsiliator yang mampu menjembatani perbedaan antar-faksi di kabupaten dan kota namun tetap tegak lurus dengan garis kebijakan nasional.
Dominannya pengaruh pusat dalam menentukan arah kepemimpinan bukanlah semata-mata bentuk pelemahan otonomi daerah, melainkan instrumen hierarkis untuk memastikan seluruh gerbong partai di daerah tetap utuh dan selaras dengan agenda makro partai.
Pada akhirnya, konstelasi politik saat ini menjadi ujian pembuktian bagi tingkat pelembagaan Partai Golkar, khususnya menyangkut keterpaduan internal dan kemampuan beradaptasi dengan zaman.
Partai tidak hanya dituntut tuntas meredam friksi elite menjadi konsensus yang solid, tetapi juga harus bergegas merespons pergeseran demografi pemilih muda yang cenderung berjarak dengan gaya mobilisasi massa konvensional.
“Nasib perolehan kursi partai akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat mereka mengubah haluan kampanye menjadi lebih pragmatis, menawarkan gagasan dan program kerja yang langsung menjawab kebutuhan publik hari ini,” tutup Randhy. (mna)
