Harga Avtur Melonjak 80 Persen, Anggota DPR Minta Pemerintah Cegah Tiket Pesawat Naik

SulawesiPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis menyusul lonjakan harga avtur global yang disebut mencapai hingga 80 persen.

Menurutnya, kenaikan harga avtur sebagai komponen utama biaya operasional maskapai berpotensi langsung memicu kenaikan tarif tiket pesawat.

Rivqy menilai, jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat sekaligus menghambat pemulihan sektor pariwisata dan konektivitas nasional.

“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Ia mengakui bahwa kenaikan harga avtur akibat situasi global sulit dihindari. Namun, dampaknya terhadap tarif penerbangan dinilai tetap bisa dikelola melalui kebijakan yang tepat.

“Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga avtur memang tidak mudah dihindari. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dampaknya terhadap harga tiket,” tegasnya.

BACA JUGA: 
5 Tips Membawa Oleh-oleh di Pesawat Agar Tak Tertahan Pemeriksaan, Cek Yuk!

Belajar dari Krisis di Negara Lain

Rivqy juga menyoroti krisis avtur yang telah terjadi di sejumlah negara, termasuk Vietnam, yang berdampak pada pengurangan jadwal penerbangan secara drastis.

Ia menegaskan Indonesia tidak boleh mengalami kondisi serupa, mengingat ketergantungan tinggi terhadap transportasi udara sebagai negara kepulauan.

Menurutnya, situasi ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi struktur biaya penerbangan nasional, termasuk ketergantungan pada impor avtur.

Ia menekankan pentingnya membangun ketahanan energi di sektor penerbangan dalam jangka panjang.

“Kita perlu melihat ini secara komprehensif, bukan hanya jangka pendek,” katanya.

Sebagai solusi jangka pendek, Rivqy mengusulkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai untuk menahan kenaikan tarif tiket.

Selain itu, ia mendorong peningkatan produksi avtur dalam negeri, efisiensi distribusi, serta penguatan kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta.

“Kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta harus diperkuat agar industri penerbangan nasional lebih tangguh menghadapi krisis,” ujarnya.

Jaga Akses Transportasi Publik

Rivqy menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap transportasi udara yang terjangkau.

BACA JUGA: 
Satgas Damai Cartenz Tangkap Empat Pelaku Penembakan Pesawat Smart Air di Bandara Korowai

“Yang kita jaga bukan hanya industri penerbangan, tetapi juga aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau,” pungkasnya.

SulawesiPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis menyusul lonjakan harga avtur global yang disebut mencapai hingga 80 persen.

Menurutnya, kenaikan harga avtur sebagai komponen utama biaya operasional maskapai berpotensi langsung memicu kenaikan tarif tiket pesawat.

Rivqy menilai, jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat sekaligus menghambat pemulihan sektor pariwisata dan konektivitas nasional.

“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Ia mengakui bahwa kenaikan harga avtur akibat situasi global sulit dihindari. Namun, dampaknya terhadap tarif penerbangan dinilai tetap bisa dikelola melalui kebijakan yang tepat.

“Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga avtur memang tidak mudah dihindari. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dampaknya terhadap harga tiket,” tegasnya.

BACA JUGA: 
Satgas Damai Cartenz Tangkap Empat Pelaku Penembakan Pesawat Smart Air di Bandara Korowai

Belajar dari Krisis di Negara Lain

Rivqy juga menyoroti krisis avtur yang telah terjadi di sejumlah negara, termasuk Vietnam, yang berdampak pada pengurangan jadwal penerbangan secara drastis.

Ia menegaskan Indonesia tidak boleh mengalami kondisi serupa, mengingat ketergantungan tinggi terhadap transportasi udara sebagai negara kepulauan.

Menurutnya, situasi ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi struktur biaya penerbangan nasional, termasuk ketergantungan pada impor avtur.

Ia menekankan pentingnya membangun ketahanan energi di sektor penerbangan dalam jangka panjang.

“Kita perlu melihat ini secara komprehensif, bukan hanya jangka pendek,” katanya.

Sebagai solusi jangka pendek, Rivqy mengusulkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai untuk menahan kenaikan tarif tiket.

Selain itu, ia mendorong peningkatan produksi avtur dalam negeri, efisiensi distribusi, serta penguatan kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta.

“Kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta harus diperkuat agar industri penerbangan nasional lebih tangguh menghadapi krisis,” ujarnya.

Jaga Akses Transportasi Publik

Rivqy menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap transportasi udara yang terjangkau.

BACA JUGA: 
5 Tips Membawa Oleh-oleh di Pesawat Agar Tak Tertahan Pemeriksaan, Cek Yuk!

“Yang kita jaga bukan hanya industri penerbangan, tetapi juga aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru