SulawesiPos.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, meminta Presiden Prabowo Subianto turun langsung melakukan diplomasi dengan pemerintah Iran terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz.
Menurutnya, situasi yang dipengaruhi dinamika geopolitik di Timur Tengah tidak cukup ditangani melalui jalur teknis kementerian.
“Saya kira persoalan kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya melalui Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau pejabat di bawahnya,” kata Syafruddin, Sabtu (28/3/2026).
Diketahui, dua kapal tanker milik Pertamina tertahan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan. Situasi ini dipicu kebijakan Iran yang menutup Selat Hormuz sebagai respons atas konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran masih melakukan diplomasi intensif guna memastikan keselamatan kapal beserta awaknya.
Syafruddin mengapresiasi langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah. Namun, ia menilai upaya tersebut perlu ditingkatkan ke level strategis agar memiliki daya tekan yang lebih kuat.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat. Namun, ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujarnya.
Selat Hormuz Jalur Vital Energi Dunia
Ia menekankan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur penting yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.
Gangguan di wilayah ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga terhadap stabilitas energi global.
Sebagai Ketua DPW PKB Kalimantan Timur, Syafruddin menilai keterlibatan langsung Presiden juga akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Iran.
Selain diplomasi bilateral, ia juga mendorong pendekatan multilateral di tengah konflik yang masih berlangsung.
Di sisi lain, peristiwa ini dinilai sebagai momentum untuk mempercepat diversifikasi pasokan energi agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada jalur rawan konflik.
“Ini bukan hanya soal kapal, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya.
