SulawesiPos.com – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menilai rencana persetujuan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan peluang strategis untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kedua negara.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah perlu melakukan analisis komprehensif agar kesepakatan tersebut benar-benar memberikan manfaat yang seimbang bagi Indonesia.
Menurut Anggia, kerja sama tersebut berpotensi membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk terlibat dalam integrasi rantai pasok global.
“Komisi VI DPR RI memandang sangat penting kesepakatan persetujuan perdagangan antara Amerika dan Indonesia. Ini peluang strategis untuk memperkuat hubungan perdagangan, investasi, serta memastikan keikutsertaan Indonesia dalam integrasi rantai pasok global,” ujarnya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VI itu menekankan bahwa manfaat perjanjian perdagangan harus dianalisis secara seimbang.
Kajian tersebut perlu mencakup dampak terhadap hubungan perdagangan kedua negara sekaligus implikasi bagi perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Harus ada analisa yang tajam untuk kemanfaatan yang seimbang, baik antara Indonesia dengan Amerika, serta dampaknya dalam jangka pendek dan jangka panjang,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah untuk memaparkan isi perjanjian perdagangan tersebut secara terbuka kepada publik.
Menurut Anggia, transparansi penting agar masyarakat memahami secara jelas dampak dari kesepakatan tersebut jika nantinya disetujui.
“DPR mendorong pemerintah memaparkan secara komprehensif isi perjanjian tersebut supaya publik juga paham apa sebenarnya dampaknya,” kata dia.
Anggia menegaskan bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional harus selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional.
Salah satu prioritas yang perlu diperhatikan adalah dukungan terhadap program hilirisasi industri yang tengah didorong pemerintah.
Ia menilai kebijakan perdagangan internasional tidak boleh menghambat strategi peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Komisi VI DPR RI juga menyoroti potensi dampak fiskal dari perjanjian tersebut, terutama jika terdapat skema penghapusan tarif impor.
Kondisi itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi penerimaan negara apabila tidak dihitung secara matang.
“Di sisi fiskal tentu DPR meminta ada analisa dan simulasi yang lebih tajam sehingga tidak berdampak buruk terhadap kondisi fiskal Indonesia,” ujar Anggia.
Komisi VI DPR RI memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan perdagangan internasional pemerintah.
Pengawasan tersebut dilakukan agar setiap kesepakatan perdagangan tetap sejalan dengan kepentingan nasional serta memberikan manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia.
