SulawesiPos.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) semata-mata untuk membantu warga Gaza di Palestina, bukan soal iuran keanggotaan.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan dinamika administrasi tidak boleh menghambat mandat organisasi dalam melindungi warga sipil dan mendukung rekonstruksi Gaza.
“Jangan sampai dinamika administrasi menghambat mandat Board of Peace, jangan sampai menghambat fokus kita untuk melindungi warga sipil dan melakukan berbagai upaya rekonstruksi dan membantu saudara kita di Gaza,” ujarnya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut merespons pertanyaan terkait iuran Dewan Perdamaian, khususnya setelah Israel memutuskan tidak membayar iuran keanggotaan organisasi bentukan Donald Trump itu.
Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah menegaskan bahwa Indonesia menjadi anggota Board of Peace tanpa kewajiban membayar kontribusi dana.
“Tidak ada persyaratannya untuk menjadi anggota Board of Peace dengan kita harus membayar kontribusi dana,” katanya.
Menlu Sugiono sebelumnya menyampaikan di sela kunjungannya ke Washington DC bahwa Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian meskipun tidak menyetor dana sebesar 1 miliar dolar AS.
Ia menegaskan angka tersebut bukan iuran wajib atau syarat keanggotaan.
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Indonesia memilih berpartisipasi melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke International Stabilization Force (ISF).
Kemlu menyebut pemerintah menyiapkan sekitar 8.000 personel untuk mendukung misi yang disepakati dalam forum tersebut.
“Saat ini kontribusi dan fokus Indonesia juga ada pada pengiriman pasukan kita ke ISF,” kata Yvonne.
Dengan langkah tersebut, Indonesia menekankan komitmennya pada upaya stabilisasi dan pemulihan Jalur Gaza melalui pendekatan konkret, bukan sekadar kontribusi finansial.
