Overview
SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyoroti perbedaan data kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disampaikan pemerintah.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Dolfie mempertanyakan dasar penetapan jumlah peserta PBI yang disebut dibatasi sebesar 96,8 juta jiwa.
Ia menilai angka tersebut tidak selaras dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tadi saya mendengar penjelasan dari pemerintah, khususnya dari Pak Menteri Kesehatan, yang menyebutkan bahwa PBI dibatasi 96,8 juta. Dasarnya di mana, Pak Menteri? Di Undang-Undang APBN, setahu saya, rinciannya jelas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, Lampiran III Rincian APBN Tahun 2026 halaman 351, jumlah PBI itu 146 juta orang dengan anggaran Rp 58,9 triliun,” kata Dolfie.
Ia menilai angka yang dipaparkan pemerintah belum memiliki landasan yang kuat.
Dolfie juga membandingkan proporsi peserta PBI terhadap jumlah penduduk dari waktu ke waktu.
“Kalau menggunakan angka 96,8 juta, itu sama dengan tahun 2019. Kalau diproporsikan dengan jumlah penduduk saat itu sekitar 36 persen. Namun jika diproporsikan dengan jumlah penduduk sekarang, angkanya turun menjadi sekitar 33 persen. Padahal kalau melihat rincian APBN, cara berpikirnya tidak seperti itu. Angka-angka ini menurut saya tidak firm,” ujarnya.
Selain soal angka, Dolfie turut menyoroti mekanisme verifikasi berjenjang dari daerah hingga pusat.
Menurutnya, sistem tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data penerima.
Ia menduga terdapat pola kuota daerah yang justru membatasi masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh bantuan.
“Tadi juga disampaikan oleh Menteri Sosial soal verifikasi berjenjang. Kalau saya tidak salah mencermati, seolah ada kuota untuk daerah. Misalnya kuota daerah 50, yang diajukan 100 karena memang kebutuhannya 100. Akhirnya diutak-atik, 50 masuk dan 50 dipending,” tuturnya.
Menurut Dolfie, mekanisme tersebut perlu dibenahi agar tidak memunculkan penyaringan berlapis di tingkat bawah.
“Kalau seperti ini, artinya di bawah sudah ada filter lagi. Nah, ini yang menurut saya tidak pas,” tegasnya.
Anggaran Dinilai Mencukupi
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dari sisi fiskal sebenarnya tidak ada kendala untuk mengakomodasi jumlah peserta sesuai rincian APBN.
“Kalau terkait hal ini, Pak Ketua, dari sisi anggaran ruangnya ada, tidak ada masalah. Ruangnya memang disiapkan untuk 146 juta penerima bantuan iuran dengan anggaran Rp 58,9 triliun. Ini berbeda dengan tayangan pemerintah yang menyebut angka 96,8 juta dengan anggaran sekitar Rp 48 triliun,” pungkasnya.