Idrus menambahkan, pendekatan diplomasi Indonesia menempatkan semua negara sebagai mitra strategis, bukan lawan.
Indonesia tetap membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, namun berpegang pada ideologi nasional serta kepentingan kemanusiaan global.
Secara umum, Dewan Perdamaian Gaza bertugas mengawasi implementasi 20 poin rencana perdamaian, mulai dari gencatan senjata, pembebasan sandera, hingga rekonstruksi wilayah terdampak konflik.
Ia menilai, meski Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump berupaya menjadi poros utama arsitektur keamanan baru Timur Tengah, forum tersebut tetap memberi ruang partisipasi aktif bagi negara lain, termasuk Indonesia.
Menurut Idrus, keterlibatan Indonesia penting untuk memastikan suara negara-negara Muslim tetap hadir dalam proses perundingan internasional.
Tanpa peran aktif, Indonesia berisiko terpinggirkan dari pengambilan keputusan strategis terkait masa depan Palestina.
“Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa keterlibatan ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia secara lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan sekadar ikut arus,” pungkasnya.
Board of Peace
Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangi piagam pembentukan Dewan Perdamaian tersebut, sehingga Indonesia sendiri telah resmi bergabung.
Acara penandatanganan berlangsung di sela rangkaian WEF Davos, Kamis (22/1/2026).
