Overview
- Keputusan Prabowo bergabung dalam Board of Peace Gaza menuai pro dan kontra.
- Golkar menilai langkah itu konsisten dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.
- Keterlibatan Indonesia disebut penting agar tetap berperan dalam perdamaian Palestina.
SulawesiPos.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) memicu beragam respons di dalam negeri.
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai kebijakan tersebut justru menunjukkan konsistensi arah politik luar negeri Indonesia.
Menurut Idrus, langkah pemerintah berakar pada nilai ideologis Pancasila, konstitusi UUD 1945, serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang selama ini dianut Indonesia.
“Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuknya ke dalam BoP, Bung Bahkil yakin Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan matang, tidak reaktif!” ujar Idrus, Jumat (6/2/2026).
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan upaya mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza bukanlah sikap pragmatis jangka pendek, melainkan mandat konstitusional.
Idrus merujuk pada Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan serta menegaskan peran Indonesia dalam mewujudkan ketertiban dunia.
“Politik luar negeri Indonesia itu bukan bersifat pasif dan netral. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita berpihak pada nilai-nilai konstitusi,” katanya.
Lebih lanjut, Idrus menyebut kebijakan multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Ia juga membantah anggapan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menandakan keberpihakan pada kepentingan negara besar seperti Amerika Serikat.
“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” tegasnya.
