Anggota Komisi II, Taufan Pawe (1)
Overview
SulawesiPos.com – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) lintas komisi untuk menangani persoalan pengelolaan wilayah perbatasan negara secara lebih komprehensif.
Usulan tersebut disampaikannya usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Panja Perbatasan Negara Komisi II DPR RI di Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026).
Menurut Taufan, kompleksitas persoalan perbatasan tidak bisa ditangani hanya oleh satu komisi melalui Panitia Kerja (Panja).
Ia menilai diperlukan forum lintas komisi agar pembahasan dan kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi.
“Idealnya persoalan pengelolaan perbatasan kita ini harus ditangani oleh lintas komisi dalam bentuk Pansus. Kalau Panja yang hanya Komisi II, jujur saja sangat kewalahan,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa salah satu persoalan mendasar di wilayah perbatasan adalah minimnya pelibatan masyarakat lokal.
Padahal, warga setempat dinilai paling memahami kondisi sosial, ekonomi, dan geografis kawasan perbatasan.
“Yang paling mendasar menurut saya adalah daerah perbatasan yang begitu panjang bentangannya semestinya ada pelibatan masyarakat. Tapi ini yang saya lihat masih minim sekali,” tegasnya.
Di lapangan, Taufan menemukan fakta bahwa masyarakat perbatasan justru lebih bergantung pada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Hal itu dipicu selisih harga barang yang jauh lebih murah di negara seberang dibandingkan di wilayah Indonesia.
“Saudara-saudara kita di perbatasan itu lebih tertarik belanja kebutuhan pokok ke negara tetangga karena harganya lebih murah dibanding negara kita,” ungkapnya usai pertemuan dengan Wamendagri dan Gubernur Papua di Kantor Gubernur Papua.
Karena itu, ia menilai negara harus hadir secara nyata melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat perbatasan.
Salah satu opsi yang diusulkan ialah pemberian subsidi kebutuhan dasar.
“Negara harus hadir. Mungkin sebelum pertemuan ekonomi seperti yang didambakan Pak Prabowo, itu dilakukan subsidi agar kebutuhan pangan masyarakat tidak merasa terbebani,” kata politisi Fraksi Golkar tersebut.
Lebih jauh, Taufan menilai lemahnya pengelolaan perbatasan juga disebabkan belum solidnya keterlibatan kementerian dan lembaga terkait.
Ia menegaskan, persoalan perbatasan merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan sinergi nasional.
“Kalau kita punya komitmen kuat, semua kementerian dan lembaga harus terlibat dan menyatu. Kalau hanya beberapa saja, hasilnya ada, tapi tidak sesuai ekspektasi kita,” jelas legislator dapil Sulsel II itu.
Ia juga membandingkan pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia yang dinilai lebih maju dan terintegrasi, baik dari sisi teknologi pengamanan maupun kesejahteraan masyarakatnya.
“Singapura sudah punya alat sensor gerak, ada pergerakan sedikit saja langsung terdeteksi. Malaysia juga rutin menjaga perbatasannya dan itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya,” paparnya.
Taufan menegaskan Indonesia seharusnya mampu menerapkan pengelolaan serupa apabila memiliki keseriusan dan komitmen politik yang kuat.
Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya pembentukan Pansus lintas komisi dan lembaga.
“Kenapa kita tidak bisa? Ini harus bisa. Semua variabel tantangan itu harus kita jawab melalui Pansus lintas komisi dan lembaga,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku optimistis melihat komitmen pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dalam memperjuangkan isu perbatasan.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi demi menjaga kedaulatan negara.
“Saya yakin tidak ada yang tidak bisa kalau kita punya komitmen dan integritas yang kuat. Karena perbatasan adalah wajah dan halaman terdepan negara di bumi Indonesia,” pungkasnya.