Overview:
SulawesiPos.com – Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menilai paparan konten daring dengan judul sensasional menjadi salah satu pintu masuk maraknya praktik judi online di tengah masyarakat.
Menurutnya, konten semacam itu kerap membuat masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui justru terdorong mencoba dan akhirnya terjerat aktivitas ilegal tersebut.
Hal itu disampaikan Andi Amar dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia menyoroti pola penanganan judi online yang selama ini masih cenderung bersifat reaktif. Salah satunya terlihat dari langkah pemblokiran rekening yang baru dilakukan setelah transaksi terjadi dan kerugian sudah muncul.
“Apalagi penanganan yang dilakukan selama ini masih cenderung bersifat reaktif. Seperti pemblokiran rekening setelah transaksi terjadi dan kerugian muncul,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.
Andi Amar menekankan pentingnya penguatan langkah pencegahan sejak dini, khususnya melalui intervensi terhadap situs maupun aplikasi yang terindikasi memfasilitasi judi online.
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara PPATK, aparat penegak hukum, serta kementerian yang membidangi ruang digital.
“Kalau kemudian data dari PPATK yang banyak akun dan transaksi mencurigakan di judi online maupun narkoba itu bisa diblokir langsung, saya kira potensi penyelamatan negara luar biasa,” katanya.
Selain itu, Andi Amar juga menyoroti berbagai temuan dan laporan PPATK terkait dugaan kerugian negara yang sempat ramai di ruang publik, namun tidak seluruhnya diketahui tindak lanjut penanganannya.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas koordinasi antarpenegak hukum.
Ia pun mendorong penguatan sinergi antar lembaga agar setiap temuan PPATK dapat ditindaklanjuti secara jelas dan terukur.
Dengan demikian, upaya pencegahan dan penindakan terhadap judi online dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Perlu koordinasi yang lebih kuat antar aparat penegak hukum agar pencegahan dan penindakan judi online bisa berjalan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, di rapat yang sama mengungkapkan bahwa hingga saat ini PPATK telah menerima sebanyak 43 juta laporan dari para pihak pelapor.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 22,5 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 35,6 juta laporan.
Ia menjelaskan, rata-rata laporan yang diterima PPATK pada hari kerja kini mencapai 21.861 laporan per jam. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2024, yang berada di kisaran 17.825 laporan per jam. “Sekarang menjadi 21.861 laporan,” ujar Ivan.
Lebih lanjut, Ivan menyampaikan bahwa PPATK telah menyerahkan 994 hasil analisis, 17 hasil pemeriksaan, serta 529 informasi kepada penyidik dan kementerian/lembaga terkait.
Dari rangkaian analisis tersebut, total nilai perputaran dana yang ditelaah mencapai Rp2.085 triliun.
Nilai tersebut, lanjutnya, mengalami peningkatan sekitar 42 persen dibandingkan tahun 2024, yang tercatat sebesar Rp1.459,6 triliun.