Overview:
SulawesiPos.com – Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti kondisi tersebut seiring dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tercatat anjlok berturut-turut hingga 16 persen.
Bamsoet menilai bahwa kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan negara dan kondisi otoritas keuangan disebut menjadi variabel utama dalam pengambilan keputusan investasi.
“Dalam pengambilan keputusan investasi, investor asing tidak lagi memisahkan ekonomi dari politik. Ketika salah satu ditanyakan, pasar bereaksi keras,” kata Bamsoet dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi publik yang terkoordinasi untuk meredam kekhawatiran pasar.
Narasi yang disampaikan, kata dia, harus menegaskan bahwa sistem keuangan nasional tetap berada dalam kondisi terkendali.
“Pengawasan berjalan, dan negara memiliki kapasitas penuh untuk menjaga stabilitas. Komunikasi yang lambat atau saling bertentangan justru akan memperdalam ketidaknyamanan,” ucap Bamsoet.
Ia menambahkan, tekanan yang terjadi di pasar modal juga seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat reformasi tata kelola.
Sejumlah langkah yang dinilai perlu dipercepat antara lain peningkatan transparansi, perbaikan struktur kepemilikan saham dan kebijakan free float, serta penguatan basis investor domestik.
“Sebagai sinyal keseriusan Indonesia memperkuat fondasi pasar keuangan, negara harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tegas. Kalau momentum ini dikelola dengan tepat, krisis kepercayaan bisa diubah menjadi titik balik penguatan tata kelola,” ujar Bamsoet.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera bertemu dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Pertemuan tersebut dinilai sangat penting untuk membahas persoalan regulasi dan transparansi di pasar saham Indonesia.
Penjabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dijadwalkan memimpin koordinasi teknis tersebut pada Senin (2/2/2026).
Pemerintah, kata Purbaya, memilih untuk tidak melakukan intervensi langsung guna menjaga independensi otoritas bursa.
“Mestinya dia, Jeffrey Hendrik, bersama timnya dari bursa menyelesaikan masalah sesuai prosedur internal karena mereka independen. Pemerintah tidak ikut campur, kita hanya mendukung agar mereka bisa bekerja dengan baik,” ujar Purbaya usai konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).