Overview:
- Jabatan Wakil Menteri Keuangan kosong setelah Thomas Djiwandono dilantik sebagai Deputi Gubernur BI.
- Pengamat menilai kekosongan posisi strategis itu berpotensi memicu spekulasi reshuffle kabinet.
- Presiden Prabowo dinilai memiliki ruang untuk melakukan penataan kabinet lebih luas, meski keputusan tetap bersifat prerogatif.
SulawesiPos.com – Kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memunculkan spekulasi politik di lingkar kekuasaan.
Posisi strategis yang belum terisi itu dinilai berpotensi membuka ruang reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya di Kementerian Keuangan, tetapi juga kementerian lain.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai, dalam praktik politik nasional, kekosongan satu jabatan jarang dipandang sebagai persoalan administratif semata.
Situasi tersebut kerap berkembang menjadi pintu masuk evaluasi yang lebih luas terhadap komposisi kabinet.
“Dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Ia sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos-pos lain,” kata Arifki kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).
Menurut Arifki, posisi Wamenkeu memiliki peran krusial dalam pengelolaan fiskal negara.
Karena itu, kekosongan jabatan ini mudah ditafsirkan sebagai sinyal bahwa presiden tengah menimbang ulang efektivitas kerja kabinet secara keseluruhan.
Isu tersebut pun disebut turut bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kekosongan ini bisa menimbulkan efek domino. Bukan berarti reshuffle pasti melebar, tetapi membuka ruang bagi presiden untuk sekaligus melakukan penyelarasan di kementerian lain,” jelasnya.
Ia menegaskan, keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
