Overview:
- KSP Muhammad Qodari merespons isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang mencuat belakangan ini.
- Kekosongan jabatan Wamenkeu diakui sebagai konsekuensi logis setelah Thomas Djiwandono dilantik menjadi Deputi Gubernur BI.
- Qodari menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden dengan kinerja sebagai indikator utama.
SulawesiPos.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari angkat bicara terkait isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang belakangan ramai diperbincangkan.
Ia merespons isu tersebut saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Qodari mengakui adanya kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah Thomas Djiwandono resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui rapat paripurna DPR RI, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang logis dan tidak perlu ditafsirkan berlebihan.
“Iya, mungkin karena Pak Tommy ke deputi kan? Kan ada yang lowong? Ya itu, ya bagus saja itu. Kalau itu kan logis saja. Berarti kan harus ada yang diisi, kan?” ujar Qodari saat ditemui di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
Meski demikian, Qodari mengaku belum mengetahui siapa sosok yang akan ditunjuk untuk mengisi jabatan Wamenkeu yang kosong tersebut.
Ia menegaskan, komposisi kabinet sepenuhnya berada di bawah kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menekankan bahwa apabila Presiden berbicara mengenai reshuffle kabinet, maka tolok ukur utama yang digunakan adalah kinerja para menteri dan wakil menteri.
“Yang pasti begini, Presiden kalau bicara reshuffle pasti kriterianya adalah kinerja, pencapaian target-target,” tegasnya.
Terkait berkembangnya spekulasi reshuffle di ruang publik, Qodari menyatakan dirinya tidak memiliki informasi pasti mengenai rencana tersebut.
“Hanya Presiden dan Tuhan yang tahu,” pungkasnya.
