Overview
- Diplomat senior Dino Patti Djalal mengingatkan risiko politik Indonesia setelah bergabung dengan Board of Peace gagasan Donald Trump.
- Dino menyoroti potensi dominasi Amerika Serikat serta ketidakjelasan agenda, termasuk soal Palestina dan solusi dua negara.
- Pemerintah diminta transparan agar keputusan ini tidak menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif.
SulawesiPos.com – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai sorotan dari diplomat senior Dino Patti Djalal.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam posisi tidak setara atau sekadar mengikuti agenda sepihak dalam forum internasional tersebut.
Melalui akun X pribadinya, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menilai penjelasan awal pemerintah mengenai keikutsertaan Indonesia masih belum cukup menjawab kompleksitas dan konsekuensi politik yang melekat pada inisiatif Dewan Perdamaian.
Menurut Dino, Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai negosiator utama Indonesia perlu menyampaikan keterangan yang lebih konkret kepada publik, khususnya terkait peran, batas kewenangan, dan posisi tawar Indonesia di dalam forum tersebut.
Transparansi dinilai krusial agar Indonesia tidak terseret ke dalam skema yang justru melemahkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Salah satu kekhawatiran utama Dino adalah potensi dominasi Donald Trump dalam pengambilan keputusan Dewan Perdamaian.
Ia menegaskan pentingnya memastikan seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, berada dalam posisi yang setara.
“Bagaimana agar anggota Dewan tidak diposisikan sebagai ‘anak buah’ Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim,” tulis Dino.
Selain persoalan posisi politik, Dino juga menyoroti substansi agenda Dewan Perdamaian yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap isu Palestina.
Ia mempertanyakan jaminan bahwa forum tersebut tidak akan mengabaikan hak rakyat Palestina atau berubah menjadi instrumen kepentingan pihak tertentu.
