DPR juga mendorong koordinasi yang lebih erat dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
“Percepat penyelesaian kasus fraud di IAKD secara cepat dan tepat dengan melibatkan Satgas PASTI untuk memblokir aktivitas exchanger dan pihak lain yang beroperasi tanpa izin OJK,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Selain pengawasan, OJK didorong untuk memperluas program literasi IAKD agar publik memahami peluang sekaligus risiko aset digital.
Sebagai tambahan, OJK diminta membangun proses perizinan yang kompetitif agar platform lokal dapat bersaing dengan platform global dalam bingkai transformasi digital nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas IAKD Hasan Fawzi akan menyampaikan jawaban tertulis atas tanggapan DPR paling lambat dalam tujuh hari kerja setelah rapat itu berlangsung.
