Anies Baswedan Sebut Rakyat Belum Sejahtera Tapi Lingkungan Sudah Rusak

Overview:

• Anies menyebut Indonesia mengalami ketimpangan ganda, di mana kemiskinan masih tinggi namun kerusakan lingkungan sudah terlanjur parah.
• Sebanyak 90% deforestasi dinilai terjadi secara legal, sehingga solusi utamanya adalah perombakan aturan di tingkat pemerintah pusat.
• Anies juga menyebut bencana alam di Sumatera dijadikan peringatan keras untuk mengalihkan fokus pembangunan menuju ekonomi yang berbasis keadilan alam.

SulawesiPos.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melontarkan kritik mengenai kondisi ekonomi dan ekologi di Indonesia saat ini.

Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat di Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2026), Anies menyebut Indonesia sedang menghadapi situasi yang berbeda dengan pola pembangunan di negara-negara maju.

Menurut Anies, di banyak negara maju, kerusakan lingkungan biasanya merupakan konsekuensi setelah rakyatnya mencapai titik kesejahteraan tertentu.

Namun, di Indonesia, terjadi anomali di mana alam dieksploitasi namun kemakmuran tetap tidak dirasakan rakyat.

“Perekonomiannya belum menyejahterakan rakyat, tetapi lingkungannya juga sudah rusak,” tegas Anies.

Anies juga membedah data mengenai kerusakan hutan yang sangat masif di tanah air.

Ia mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa mayoritas kerusakan hutan justru terjadi melalui jalur resmi atau legal, bukan sekadar pembalakan liar.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen deforestasi terjadi karena adanya payung hukum dan regulasi yang memberikan izin eksploitasi.

“Menurut data, lebih dari 90%, bahkan 97% adalah legal. Jadi memang benar ada pembalakan liar, tapi mayoritas terbesar adalah legal. Artinya, ada regulasi, ada aturan main yang harus dikoreksi,” jelasnya.

Kondisi ini, menurut Anies memerlukan solusi yang lebih mendalam daripada sekadar penegakan hukum di lapangan.

“Kalau pembalakan liar itu perlu penegakan hukum, tapi kalau deforestasi legal berarti aturannya yang harus dikoreksi,” jelasnya.

Ia mendesak adanya perombakan kebijakan pada level pemerintah pusat untuk menutup celah regulasi yang justru melegitimasi perusakan alam.

Dalam kesempatan tersebut, Anies mengapresiasi langkah Gerakan Rakyat yang menjadikan agenda ekologi sebagai fokus utama organisasi.

Ia juga menyinggung rangkaian bencana alam yang baru-baru ini melanda wilayah Sumatera sebagai pengingat keras bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas.

Bagi Anies, bencana tersebut harus dipandang sebagai momentum untuk melakukan perubahan kebijakan secara radikal, bukan hanya dianggap sebagai musibah tahunan.

Ia mendorong pendekatan baru berupa ekonomi ekologi yang mengedepankan keadilan bagi manusia sekaligus kelestarian alam agar pembangunan masa depan tidak mengorbankan ruang hidup generasi mendatang.