“Kalau pembalakan liar itu perlu penegakan hukum, tapi kalau deforestasi legal berarti aturannya yang harus dikoreksi,” jelasnya.
Ia mendesak adanya perombakan kebijakan pada level pemerintah pusat untuk menutup celah regulasi yang justru melegitimasi perusakan alam.
Dalam kesempatan tersebut, Anies mengapresiasi langkah Gerakan Rakyat yang menjadikan agenda ekologi sebagai fokus utama organisasi.
Ia juga menyinggung rangkaian bencana alam yang baru-baru ini melanda wilayah Sumatera sebagai pengingat keras bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas.
Bagi Anies, bencana tersebut harus dipandang sebagai momentum untuk melakukan perubahan kebijakan secara radikal, bukan hanya dianggap sebagai musibah tahunan.
Ia mendorong pendekatan baru berupa ekonomi ekologi yang mengedepankan keadilan bagi manusia sekaligus kelestarian alam agar pembangunan masa depan tidak mengorbankan ruang hidup generasi mendatang.
