Anies Baswedan Sebut Persatuan Sulit Terjaga Jika Ketimpangan Ekonomi Masih Terjadi

Overview:

• Anies Baswedan menegaskan bahwa persatuan nasional hanya bisa bertahan jika ketimpangan ekonomi antarwilayah segera diatasi melalui visi 40 kota.
• Tugas besar Indonesia saat ini adalah mewujudkan kemakmuran yang merata agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang dahsyat antarwilayah.
• Gerakan Rakyat berkomitmen menerapkan meritokrasi murni dengan melarang praktik titipan jabatan atau “orang dalam” di struktur organisasi.

SulawesiPos.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti isu ketimpangan ekonomi sebagai ancaman nyata bagi persatuan bangsa.

Dalam acara Kelas Kader Gerakan Rakyat di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Anies menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil menjadi satu bangsa, namun belum berhasil mewujudkan Satu Kesejahteraan yang merata.

Anies menilai kedaulatan wilayah tidak akan cukup kokoh jika kemakmuran hanya terpusat di satu titik.

Ia menawarkan visi pembangunan yang fokus pada pengembangan 40 kota di seluruh Indonesia agar ekonomi lebih tersebar.

“Keadilan dan kesetaraan adalah syarat persatuan. Sulit sekali kita mempertahankan persatuan ketika ketimpangan masih luar biasa dahsyat,” ujar Anies, Sabtu (17/1/2026).

Dalam pidatonya di depan ratusan kader Gerakan Rakyat, Anies mengkritik model pembangunan yang terlalu tersentralisasi.

Ia memandang bahwa tugas besar bangsa saat ini adalah memastikan kemakmuran dirasakan hingga ke pelosok.

Visi 40 kota yang diusungnya diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh warga negara.

Anies menekankan bahwa keadilan bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga integrasi sosial.

Ia menginginkan Indonesia menjadi rumah bagi semua, di mana setiap anak bangsa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan tanpa harus berpindah ke kota besar.

Senada dengan visi Anies mengenai keadilan, Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menekankan pentingnya integritas dalam organisasi.

Sahrin secara tegas melarang praktik nepotisme atau sistem orang dalam dalam rekrutmen pengurus di tingkat daerah.

Ia berkomitmen menerapkan sistem meritokrasi yang murni dalam tubuh organisasi.

“Sesuatu harus sesuai dengan tempatnya. Tidak boleh seseorang mendapatkan posisi hanya karena asal dekat dengan ketua, tapi tidak punya kompetensi. Itu tidak meritokrasi,” jelas Sahrin.

Ia ingin Gerakan Rakyat menjadi contoh organisasi yang profesional dan hanya diisi oleh individu yang memiliki kapasitas di bidangnya.

Selain urusan rekrutmen, Sahrin juga menjamin transparansi pengelolaan keuangan organisasi untuk menjaga kepercayaan publik.

Setiap bulan, DPP Gerakan Rakyat akan mengeluarkan laporan keuangan secara terbuka kepada seluruh anggota.

Budaya transparansi ini dianggap krusial agar organisasi tetap sehat dan bebas dari konflik kepentingan.

“Setiap tanggal 5 setiap bulan, DPP pasti mengeluarkan laporan keuangan. Kita tahu berapa duit yang masuk dan berapa yang keluar,” pungkas Sahrin.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa gerakan ini benar-benar dikelola demi kepentingan rakyat dan sejalan dengan cita-cita kesetaraan yang diperjuangkan oleh Anies Baswedan.