Senada dengan visi Anies mengenai keadilan, Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menekankan pentingnya integritas dalam organisasi.
Sahrin secara tegas melarang praktik nepotisme atau sistem orang dalam dalam rekrutmen pengurus di tingkat daerah.
Ia berkomitmen menerapkan sistem meritokrasi yang murni dalam tubuh organisasi.
“Sesuatu harus sesuai dengan tempatnya. Tidak boleh seseorang mendapatkan posisi hanya karena asal dekat dengan ketua, tapi tidak punya kompetensi. Itu tidak meritokrasi,” jelas Sahrin.
Ia ingin Gerakan Rakyat menjadi contoh organisasi yang profesional dan hanya diisi oleh individu yang memiliki kapasitas di bidangnya.
Selain urusan rekrutmen, Sahrin juga menjamin transparansi pengelolaan keuangan organisasi untuk menjaga kepercayaan publik.
Setiap bulan, DPP Gerakan Rakyat akan mengeluarkan laporan keuangan secara terbuka kepada seluruh anggota.
Budaya transparansi ini dianggap krusial agar organisasi tetap sehat dan bebas dari konflik kepentingan.
“Setiap tanggal 5 setiap bulan, DPP pasti mengeluarkan laporan keuangan. Kita tahu berapa duit yang masuk dan berapa yang keluar,” pungkas Sahrin.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa gerakan ini benar-benar dikelola demi kepentingan rakyat dan sejalan dengan cita-cita kesetaraan yang diperjuangkan oleh Anies Baswedan.
