Overview:
- Rakernas I PDIP 2026 resmi menetapkan posisi partai sebagai kekuatan penyeimbang untuk menjalankan fungsi kontrol kritis terhadap jalannya pemerintahan.
- PDIP mengeluarkan 21 rekomendasi eksternal yang mencakup isu kedaulatan, keadilan ekologis, transformasi institusi Polri/TNI, hingga komitmen antikorupsi internal.
- Partai mendesak elemen bangsa untuk mencegah munculnya otoritarianisme populis dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai reformasi dan supremasi hukum.
SulawesiPos.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 yang berlangsung di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, resmi ditutup pada Senin (12/1/2026).
Momentum penutupan ini ditandai dengan dibacakannya 21 Poin Rekomendasi Eksternal yang menjadi kompas politik partai berlambang banteng moncong putih tersebut untuk periode ke depan.
Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Jamaluddin Idham, yang dipercaya membacakan rekomendasi tersebut, menekankan bahwa esensi dari hasil Rakernas ini adalah penguatan kualitas demokrasi melalui fungsi kontrol yang efektif.
Salah satu poin paling fundamental dalam Rakernas kali ini adalah penegasan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.
Posisi ini diambil secara sadar untuk menjalankan fungsi checks and balances (kontrol dan keseimbangan) terhadap kekuasaan negara.
“PDI Perjuangan menilai peningkatan kualitas demokrasi Indonesia hanya dapat dilakukan dengan fungsi kontrol dan penyeimbang secara kritis dan efektif,” ujar Jamaluddin.
Hal ini mencakup reformasi sistem hukum, penguatan masyarakat sipil, hingga perlindungan terhadap kebebasan pers.
PDIP secara tegas mendorong seluruh elemen bangsa untuk membendung lahirnya praktik otoritarian populis.
Partai menekankan pentingnya menjaga marwah reformasi, terutama dalam pemberantasan KKN dan perlindungan suara kritis masyarakat dari upaya kriminalisasi politik hukum.
Selain itu, dalam perspektif global, PDIP mempertegas sikap berdikari dengan menolak segala bentuk dominasi asing.
