SulawesiPos.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato reflektif dalam pembukaan Rakernas I Tahun 2026 di Ancol, Sabtu (10/01/2026).
Megawati secara khusus menyoroti pergeseran nilai politik saat ini dan mendesak para kadernya untuk mengembalikan politik sebagai alat pengabdian yang berbasis pada kelestarian budaya dan ekologi.
Menurut Putri Proklamator ini, politik nasional saat ini cenderung terjebak pada pencapaian individual dan popularitas semu, sehingga melupakan tanggung jawab moral terhadap rakyat dan alam semesta.
“Seorang pejuang sejati tidak mengejar popularitas, melainkan tanggung jawab, tidak mencari pujian, melainkan pengabdian,” tegas Megawati di Beach City International Stadium, Sabtu (10/01/2026).
Megawati mendorong agar kebijakan publik Indonesia kembali mengadopsi kearifan lokal seperti Tri Hita Karana dan Memayu Hayuning Bawana.
Ia menilai peradaban modern telah salah arah karena hanya mengukur kemajuan dari pembangunan fisik, sementara lingkungan dihancurkan demi kepentingan kekuasaan sesaat.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki logika yang lebih maju dari kapitalisme, yakni memandang bumi sebagai ibu yang harus dirawat, bukan objek untuk dieksploitasi habis-habisan.
“Peradaban yang maju bukan diukur dari gedung tinggi, melainkan dari cara ia memperlakukan bumi,” ujarnya.
Sejalan dengan tema Rakernas “Satyam Eva Jayate” (Kebenaran Akan Menang), Megawati menekankan bahwa sejarah akan mencatat di mana posisi seorang politisi berdiri saat kebenaran sedang diuji.
Bagi Megawati, salah satu kebenaran tertinggi saat ini adalah keberanian untuk membela kelestarian alam demi keselamatan generasi mendatang.
Ia menegaskan bahwa kehormatan partai tidak ditentukan oleh jabatan yang diduduki, melainkan oleh tindakan nyata untuk melindungi ekosistem.
“Siapapun yang mencintai bumi, bumi akan berbicara dengan memberikan keselamatan kehidupan. Maka, jalan perjuangan Partai harus berpihak pada kelestarian ekologi,” pungkas Megawati.
Pesan ini menjadi instruksi ideologis bagi seluruh kader PDIP, terutama para kepala daerah, untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan harus berbasis pada pengabdian di wilayah masing-masing dan tidak lagi mengorbankan keseimbangan alam demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.