Overview:
- Ganjar mengungkapkan agenda rapat antara lain isu pilkada, situasi global, serta kebebasan berekspresi.
- Rakernas PDIP merupakan agenda tertinggi tahunan partai yang diadakan untuk membahas agenda kerja tahunan partai.
- Rakernas PDIP tahun ini akan diselenggarakan mulai tanggal 10 Januari di Beach International Stadium, Ancol.
SulawesiPos.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, membeberkan sejumlah agenda krusial yang menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Hari Ulang Tahun ke-53 PDIP di Beach City International Stadium, Ancol.
Ganjar menegaskan bahwa forum partai ini akan membedah isu-isu panas, mulai dari wacana perubahan sistem Pilkada hingga pergeseran kekuatan geopolitik internasional.
Terkait isu domestik, Ganjar mengungkapkan bahwa PDIP akan mendiskusikan secara mendalam wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang belakangan kembali mencuat.
“Soal apakah Pilkada dipilih DPRD atau dipilih langsung oleh masyarakat, ini nanti akan ada pembicaraan. Tapi termasuk juga isu internasional,” ujar Ganjar di lokasi acara, Sabtu (10/01/2026).
Ganjar memberikan perhatian khusus pada perubahan situasi global yang mulai tidak menentu. Ia mencontohkan langkah Belanda yang sudah mengimbau rakyatnya untuk siap siaga hidup mandiri selama tiga hari sebagai antisipasi situasi darurat global.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh diam dan harus segera merumuskan kebijakan publik yang defensif.
“Geopolitik saat ini sudah berubah. Kita tidak boleh diam pada soal seperti ini, karena akan berpengaruh kepada kita semuanya. Negara harus menyiapkan diri dan kita mesti siaga,” tuturnya menekankan pentingnya respons kebijakan luar negeri yang taktis.
Selain politik praktis, isu lingkungan menjadi agenda prioritas yang dititipkan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ganjar menyebutkan bahwa Megawati telah memberikan perintah khusus kepada struktural partai, eksekutif, dan legislatif yang diduduki PDIP untuk memantau ketat wilayah Sumatera hingga Aceh.
Wilayah tersebut menjadi sorotan karena tingginya frekuensi bencana alam yang berkaitan erat dengan tata ruang dan kelestarian hutan.
“Itulah perintah Ketua Umum agar mengontrol wilayah ini. Tata ruangnya, lingkungannya. Kalau sudah terlanjur apa yang perlu dilakukan, kalau belum bagaimana mencegahnya,” jelas Ganjar.
Menutup pernyataannya, Ganjar menyinggung penurunan kualitas demokrasi yang dirasakan oleh masyarakat dan media massa.
Ia menangkap kegelisahan publik yang merasa ruang berekspresi semakin menyempit.
“Kalau hari ini banyak orang mengeluhkan ‘kok saya tidak merasa bebas lagi berbicara’, media tidak bisa lagi bebas berbicara, rasanya itu perlu kita perjuangkan. Jangan sampai nilai demokrasi kita turun, mestinya kualitas demokrasi makin naik,” pungkasnya.
