Selain melalui instruksi sanksi tegas, PDI Perjuangan juga memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui jalur edukasi dan transparansi sistemik. Partai berlambang banteng moncong putih ini menekankan bahwa kurikulum pendidikan antikorupsi di Sekolah Partai menjadi instrumen vital untuk membentuk karakter kader yang bersih sebelum terjun ke pemerintahan.
Sejalan dengan itu, PDIP mendorong adanya transparansi penuh dalam pendanaan politik. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk memutus mata rantai praktik transaksional yang sering menjadi akar dari penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.
“PDI Perjuangan berharap penegasan ini menjadi pedoman yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh kader,” tutupnya.
Surat instruksi tersebut mencakup empat poin utama yang ditujukan kepada seluruh anggota fraksi mulai dari tingkat DPR RI hingga DPRD, pengurus DPD/DPC, serta kepala daerah yang merupakan kader partai.
