24 C
Makassar
18 January 2026, 20:51 PM WITA

Pembangunan IKN Masuk Tahap II, Bersiap Jadi Ibu Kota Politik

SulawesiPos.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memasuki fase krusial pada tahun 2026.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, arah pembangunan kini bergeser dari sekadar infrastruktur dasar menuju penguatan peran strategis sebagai Ibu Kota Politik dan pusat inovasi digital nasional.

Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa tahun ini merupakan titik awal pembangunan kompleks lembaga negara di luar sektor eksekutif.

Hal ini menandai transformasi IKN menjadi kota yang menjalankan fungsi pemerintahan secara utuh dan kehidupan urban yang modern.

“Kompleks lembaga negara yang dibangun tahun ini berasal dari sektor legislatif dan yudikatif, mencakup gedung DPR/MPR, Mahkamah Agung (MA), hingga Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (05/01/2026).

Dalam tahap II pembangunan ini, sebanyak 28 paket kerja sama telah disiapkan, terdiri dari 15 paket fisik dan 13 paket non-fisik.

Proyek strategis seperti gedung DPR/MPR RI saat ini telah memasuki tahap pematangan lahan dan konstruksi struktur utama.

Baca Juga: 
NasDem Sebut Kunjungan Perdana Presiden Prabowo ke IKN Jawab Spekulasi Publik

Sementara itu, kompleks Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dirancang dengan konsep bangunan pintar (smart building) yang akan terintegrasi langsung dengan Istana Wakil Presiden.

Basuki melaporkan bahwa progres Istana Wakil Presiden sendiri telah mencapai 96,28 persen dan ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal pertama 2026.

Selain gedung perkantoran, pembangunan hunian juga terus dikebut.

SulawesiPos.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memasuki fase krusial pada tahun 2026.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, arah pembangunan kini bergeser dari sekadar infrastruktur dasar menuju penguatan peran strategis sebagai Ibu Kota Politik dan pusat inovasi digital nasional.

Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa tahun ini merupakan titik awal pembangunan kompleks lembaga negara di luar sektor eksekutif.

Hal ini menandai transformasi IKN menjadi kota yang menjalankan fungsi pemerintahan secara utuh dan kehidupan urban yang modern.

“Kompleks lembaga negara yang dibangun tahun ini berasal dari sektor legislatif dan yudikatif, mencakup gedung DPR/MPR, Mahkamah Agung (MA), hingga Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (05/01/2026).

Dalam tahap II pembangunan ini, sebanyak 28 paket kerja sama telah disiapkan, terdiri dari 15 paket fisik dan 13 paket non-fisik.

Proyek strategis seperti gedung DPR/MPR RI saat ini telah memasuki tahap pematangan lahan dan konstruksi struktur utama.

Baca Juga: 
Agenda Legislatif DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Dimulai Hari Ini, Fokus Efisiensi dan Pro-Rakyat

Sementara itu, kompleks Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dirancang dengan konsep bangunan pintar (smart building) yang akan terintegrasi langsung dengan Istana Wakil Presiden.

Basuki melaporkan bahwa progres Istana Wakil Presiden sendiri telah mencapai 96,28 persen dan ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal pertama 2026.

Selain gedung perkantoran, pembangunan hunian juga terus dikebut.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/