27 C
Makassar
18 January 2026, 19:06 PM WITA

Direktur Profetik Institute Nilai 2026 Jadi Tahun Ujian Politik Nasional dan Sulsel

SulselPos.com – Tahun 2026 diprediksi akan menjadi fase krusial yang menentukan arah politik nasional maupun daerah, termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pengamat politik sekaligus Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah menilai jika 2025 merupakan masa pemanasan, maka 2026 adalah ujian nyata bagi efektivitas pemerintah dan partai politik.

Secara nasional, terdapat tiga isu utama yang menjadi sorotannya yaitu stabilitas pemerintahan pasca-konsolidasi kekuasaan, tekanan ekonomi masyarakat, serta pencarian bentuk kualitas demokrasi Indonesia.

Meski posisi pemerintah saat ini dinilai kuat secara politik, ekspektasi publik yang masif membuat setiap kebijakan menjadi sangat sensitif terhadap kritik.

Asratillah menekankan bahwa isu ekonomi sehari-hari rakyat akan menjadi faktor paling menentukan pada 2026.

Tekanan fiskal, ketahanan pangan, harga energi, hingga dampak perubahan iklim akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Politik tidak lagi dibahas di ruang elite saja, tetapi terasa di pasar, sawah, dan kawasan padat penduduk. Kebijakan ekonomi selalu dibaca sebagai sikap politik,” papar Asratillah.

Selain dinamika ekonomi, isu tata kelola kekuasaan dan hubungan pusat-daerah diprediksi akan kembali menguat, termasuk wacana mengenai penyederhanaan sistem demokrasi di tanah air.

Baca Juga: 
Kementan Pastikan Stok dan Harga Pangan Terkendali Jelang Nataru

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi politik yang bijak dari pemerintah.

Banyak kebijakan dinilai masuk akal secara teknis, tetapi gagal diterima publik karena disampaikan dengan cara yang kaku dan masih berlangsung satu arah.

SulselPos.com – Tahun 2026 diprediksi akan menjadi fase krusial yang menentukan arah politik nasional maupun daerah, termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pengamat politik sekaligus Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah menilai jika 2025 merupakan masa pemanasan, maka 2026 adalah ujian nyata bagi efektivitas pemerintah dan partai politik.

Secara nasional, terdapat tiga isu utama yang menjadi sorotannya yaitu stabilitas pemerintahan pasca-konsolidasi kekuasaan, tekanan ekonomi masyarakat, serta pencarian bentuk kualitas demokrasi Indonesia.

Meski posisi pemerintah saat ini dinilai kuat secara politik, ekspektasi publik yang masif membuat setiap kebijakan menjadi sangat sensitif terhadap kritik.

Asratillah menekankan bahwa isu ekonomi sehari-hari rakyat akan menjadi faktor paling menentukan pada 2026.

Tekanan fiskal, ketahanan pangan, harga energi, hingga dampak perubahan iklim akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Politik tidak lagi dibahas di ruang elite saja, tetapi terasa di pasar, sawah, dan kawasan padat penduduk. Kebijakan ekonomi selalu dibaca sebagai sikap politik,” papar Asratillah.

Selain dinamika ekonomi, isu tata kelola kekuasaan dan hubungan pusat-daerah diprediksi akan kembali menguat, termasuk wacana mengenai penyederhanaan sistem demokrasi di tanah air.

Baca Juga: 
Hakim PN Makassar Kabulkan Praperadilan Irman Yasin Limpo, Penetapan Tersangka Dibatalkan

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi politik yang bijak dari pemerintah.

Banyak kebijakan dinilai masuk akal secara teknis, tetapi gagal diterima publik karena disampaikan dengan cara yang kaku dan masih berlangsung satu arah.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/