SulawesiPos.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah strategis untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah Aceh dan sejumlah daerah di wilayah Sumatra.
Sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) resmi dikerahkan guna menghidupkan kembali fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat bencana.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melepas langsung pemberangkatan tahap pertama para praja tersebut di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (03/01/2026).
Penugasan ini direncanakan berlangsung selama satu bulan penuh dengan fokus utama pada pemulihan layanan administrasi bagi masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Kuliah Kerja Nyata bagi praja IPDN.
Mendagri Tito merinci bahwa pengiriman dilakukan secara bertahap untuk memastikan manajemen penugasan berjalan efektif.
“Untuk hari ini 413 personel, besok 414 personel masuk tahap kedua, kemudian tahap ketiga 179 personel. Dan yang sudah ada di lokasi namanya tim advance, sudah 132 personel jadi totalnya 1.138 personel,” ujar Tito Karnavian.
Hingga saat ini, bencana yang melanda wilayah Sumatra tersebut memberikan dampak yang sangat serius terhadap struktur pemerintahan tingkat bawah.
Tito mengungkapkan data bahwa sebanyak 22 desa dinyatakan hilang, dengan rincian 13 desa di Aceh, delapan di Sumatra Utara, dan satu di Sumatra Barat.
Selain hilangnya wilayah desa, infrastruktur pelayanan publik mengalami kerusakan parah.
Tercatat sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak hingga mengakibatkan aktivitas pelayanan publik terhenti total.
Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terberat mencapai 1.455 kantor desa, disusul oleh Sumatra Utara dengan 93 kantor desa, dan Sumatra Barat sebanyak 32 kantor desa.
Meskipun 11 kabupaten di Aceh telah berangsur pulih, Mendagri menegaskan bahwa masih ada tujuh kabupaten yang menjadi fokus utama karena kondisi yang masih membutuhkan penanganan intensif.
Wilayah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Khusus untuk Aceh Tamiang dan Aceh Utara, kerusakan dinilai sebagai yang paling berat.
Sementara untuk wilayah Sumatra Utara, atensi pemerintah difokuskan pada pemulihan di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.
Selama berada di lokasi penugasan, para praja beserta pengasuh akan menjalankan dua misi utama.
Pertama adalah tugas fisik yang meliputi pembersihan dan penanganan teknis pasca bencana.
Kedua, yang merupakan inti dari misi ini, adalah revitalisasi birokrasi tingkat desa.
Para praja diharapkan menjadi motor penggerak agar layanan dasar seperti administrasi kependudukan (Dukcapil) dan layanan publik lainnya dapat kembali diakses oleh masyarakat meskipun di tengah keterbatasan infrastruktur. (amh)