Mustamin Raga, menulis tentang negarawan.
Oleh: Mustamin Raga
Penulis Buku Money Politics dan Demokrasi Elektoral
SulawesiPos.com – Biasanya saya menulis artikel karena dua alasan utama. Pertama, karena ada peristiwa yang sedang menjadi perbincangan luas di ruang publik. Kedua, karena saya merasa perlu menyampaikan opini atau standing point saya terhadap suatu isu yang sedang menjadi polemik.
Banyak tulisan saya lahir dari arus percakapan kekinian—dari berita yang sedang hangat, dari perdebatan yang sedang riuh, atau dari kegaduhan yang sedang menyita perhatian banyak orang. Namun kali ini berbeda. Tulisan tentang negarawan ini tidak didorong dari sebuah trending topic. Ia justru datang dari kegelisahan yang telah lama mengendap di dalam pikiran saya. Sebuah kegelisahan yang mungkin tidak selalu muncul ke permukaan, tetapi diam-diam terus bertanya dari waktu ke waktu. Dan ketika tiba-tiba ia muncul karena suatu pemicu, maka saya segera menuliskannya seperti ini.
Negara kita adalah negara yang tidak kekurangan pejabat negara. Struktur kekuasaan kita lengkap, bahkan berlapis-lapis. Jabatan negara tersedia di berbagai tingkatan, dari pusat hingga ke daerah. Jika ukuran sebuah negara adalah jumlah pejabatnya, mungkin kita termasuk negara yang sangat kaya.Tetapi semakin lama saya mengamati kehidupan politik kita, semakin kuat pula perasaan bahwa ada sesuatu yang belum hadir secara utuh di tengah kelimpahan jabatan itu yakni jiwa kenegarawanan.
Kita memiliki banyak pemangku jabatan negara, tetapi masih terasa jauh dari kualitas kenegarawanan yang ideal. Kegelisahan itulah yang membuat saya tiba-tiba ingin menulis tentang negarawan. Bukan sebagai konsep akademik yang kering, tetapi sebagai sebuah obsesi—atau mungkin lebih tepat disebut sebagai kerinduan—tentang hadirnya manusia-manusia politik yang tidak hanya memegang kekuasaan, tetapi juga memikul tanggung jawab sejarah.
Karena semakin lama kita hidup dalam dinamika politik modern, semakin sering pula kita menyadari bahwa memegang jabatan negara tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai negarawan.
Seorang pejabat negara belum tentu seorang negarawan.
Seorang pemimpin negara juga belum tentu seorang negarawan.
Kadang-kadang jabatan negara hanya menjadi panggung bagi orang-orang yang pandai memanfaatkan negara. Mereka berbicara dengan bahasa negara, memakai simbol-simbol negara, bahkan bersumpah atas nama negara. Namun dalam praktiknya, negara justru sering dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan sempit.
Mereka bertindak atas nama negara, tetapi sedang “mengerjai” negara.
Mereka mengaku melayani rakyat, tetapi sebenarnya sedang melayani lingkaran kecil di sekelilingnya.
Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan merenung lebih dalam: apakah sebenarnya yang kita maksud dengan negarawan? Apakah negarawan itu sebuah jabatan, ataukah sebuah kualitas batin?
Dalam sejarah pemikiran politik, pertanyaan ini sudah lama menjadi bahan perenungan para filsuf. Plato, dalam karyanya The Republic, pernah mengemukakan gagasan tentang philosopher king—seorang pemimpin yang tidak sekedar memegang kekuasaan, tetapi memiliki kebijaksanaan, pengendalian diri, dan pandangan moral yang tinggi. Bagi Plato, negara yang baik hanya mungkin dipimpin oleh mereka yang mencintai kebenaran lebih daripada kekuasaan.
Bagi Plato, pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling kuat, melainkan mereka yang paling bijak. Dalam gagasan itu, kita melihat bahwa negarawan bukanlah sekadar produk pemilihan atau jabatan formal. Ia adalah perpaduan antara karakter, kebijaksanaan, dan keberanian moral.
Seorang negarawan mampu berdiri lebih tinggi dari kepentingan dirinya sendiri. Ia memandang negara bukan sebagai alat, tetapi sebagai amanah sejarah. Namun realitas politik modern sering kali berjalan ke arah yang berbeda. Yang sering muncul bukanlah negarawan, melainkan pemangku jabatan negara.
Mereka memiliki kekuasaan administratif, tetapi tidak selalu memiliki kedalaman moral. Mereka mampu mengelola kekuasaan, tetapi tidak selalu mampu memikul tanggung jawab sejarah.
Lebih menyedihkan lagi, kita mulai menyaksikan munculnya tipe yang lebih problematik yakni “pemanfaat negara”. Bagi tipe ini, negara bukanlah amanah, melainkan peluang. Kebijakan publik diperlakukan sebagai instrumen transaksi. Kekuasaan menjadi pintu masuk untuk jaringan kepentingan ekonomi dan politik. Negara berubah menjadi semacam perusahaan besar yang sahamnya diperebutkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Padahal negara, pada hakikatnya, adalah rumah bersama. Ia dibangun oleh pengorbanan sejarah, oleh darah dan air mata generasi yang pernah berjuang untuk kemerdekaan.
Ketika negara diperlakukan sekedar sebagai alat kepentingan, sesungguhnya yang sedang kita sakiti bukan hanya institusi politik, tetapi juga martabat sejarah. Ironisnya, semua itu sering dilakukan dengan bahasa patriotik. Pidato dipenuhi kata-kata tentang pengabdian, bangsa, dan rakyat. Namun sering kali kata-kata itu hanya menjadi tirai retorika yang menutupi kepentingan yang jauh lebih sempit.
Di tengah situasi seperti ini, muncul pertanyaan yang semakin mengguncang kesadaran kita: jangan-jangan negarawan sejati justru tidak banyak ditemukan di pusat-pusat kekuasaan?
Mungkin mereka justru hidup di tempat-tempat yang jauh lebih sederhana.
Di lingkungan RT dan RW. Di tengah tokoh masyarakat yang bekerja tanpa sorotan kamera. Di desa-desa yang jauh dari panggung politik nasional. Di sana kita kadang menemukan orang-orang yang memimpin dengan kejujuran. Mereka tidak memerlukan stempel negara untuk melayani masyarakat. Mereka tidak membutuhkan kendaraan dinas untuk dihormati. Kewibawaan mereka lahir dari integritas, bukan dari jabatan.
Mereka mungkin tidak pernah disebut sebagai negarawan, tetapi sikap mereka sering kali jauh lebih kenegarawanan daripada banyak orang yang duduk di kursi kekuasaan.
Di sinilah kita melihat bahwa kenegarawanan sesungguhnya adalah kualitas batin, bukan sekadar posisi politik.
Dan jika negarawan adalah kualitas batin, maka muncul pertanyaan berikutnya: bagaimana sebuah bangsa melahirkan orang-orang dengan kualitas seperti itu?
Dalam teori politik modern, salah satu institusi yang diharapkan menjalankan fungsi itu adalah partai politik.
Ilmuwan politik Amerika E. E. Schattschneider pernah menegaskan bahwa modern democracy is unthinkable save in terms of political parties – Demokrasi modern, menurutnya, hampir mustahil berjalan tanpa partai politik. Partai seharusnya menjadi saluran pendidikan politik, tempat kader-kader dipersiapkan untuk memimpin negara.
Dalam pandangan Schattschneider ini, partai politik bukan sekedar mesin elektoral. Ia adalah institusi pembentuk kepemimpinan.
Namun teori lain datang dari ilmuwan politik Italia Giovanni Sartori yang mengingatkan bahwa partai politik memiliki kecenderungan untuk berubah menjadi organisasi yang lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada memperbaiki negara.
Dalam analisisnya tentang sistem kepartaian, Sartori menunjukkan bahwa partai sering kali lebih fokus pada kompetisi kekuasaan daripada pembentukan kualitas kepemimpinan. Di titik inilah harapan dan kenyataan sering kali berpisah jalan.
Partai yang seharusnya menjadi sekolah kenegarawanan berubah menjadi mesin produksi politisi oportunis.
Proses kaderisasi lebih menekankan loyalitas kelompok daripada kedalaman karakter. Yang diprioritaskan bukan siapa yang paling bijak, tetapi siapa yang paling efektif memenangkan pertarungan politik.
Akibatnya, yang lahir bukan negarawan, melainkan opportunis negara. Mereka sangat pandai membaca arah angin kekuasaan. Mereka cepat berpindah posisi ketika situasi berubah. Ideologi bukan lagi prinsip, melainkan pakaian yang bisa diganti sesuai musim politik.
Yang lebih menyakitkan lagi, kadang kepentingan negara sendiri rela dikorbankan demi kepentingan golongan. Negara dijual atas nama perjuangan. Di sinilah kegelisahan berubah menjadi kesedihan.
Kita tidak hanya kehilangan kepercayaan kepada individu-individu tertentu, tetapi juga mulai meragukan sistem yang seharusnya melahirkan pemimpin-pemimpin besar.
Lalu dengan alat apa lagi kita bisa menyeleksi siapa yang benar-benar negarawan?
Pemilihan umum ternyata tidak selalu mampu menjawabnya. Popularitas sering kali mengalahkan integritas. Kampanye yang mahal sering kali menenggelamkan suara nurani.
Seseorang bisa terpilih karena terkenal, bukan karena bijak. Karena kuat secara finansial, bukan karena kuat secara moral.
Dalam situasi seperti ini, mungkin kita perlu kembali kepada ukuran yang lebih sederhana tetapi lebih jujur. Negarawan tidak diukur dari besar kecilnya jabatan.
Ia diukur dari keberanian untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan dirinya sendiri.
Negarawan tidak selalu populer.
Kadang ia justru berani mengambil keputusan yang tidak populer demi kebaikan jangka panjang.
Negarawan tidak takut kehilangan jabatan jika prinsipnya harus dipertahankan.
Karena bagi seorang negarawan, kekuasaan bukanlah tujuan. Ia hanyalah alat untuk menjaga martabat negara.ustammi
Dan mungkin di situlah perbedaan paling mendasar antara tiga tipe manusia politik yang sering kita temui hari ini: penyandang jabatan negara, pemanfaat negara, dan negarawan.
Yang pertama memegang kekuasaan.
Yang kedua memanfaatkan kekuasaan.
Yang ketiga menjaga makna kekuasaan.
Sejarah selalu mencatat tipe yang ketiga. Bukan karena mereka paling banyak, tetapi karena mereka paling langka. Dan justru karena kelangkaannya itulah, setiap bangsa selalu merindukan kehadiran seorang negarawan—seseorang yang tidak hanya memimpin negara, tetapi juga menjaga jiwanya.*