Delapan anggota Komite Aksi Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) menutup jalan Alauddin dengan membakar ban bekas.
SulawesiPos.com — Unjuk rasa mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung riuh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/10/2026).
Tiga elemen gerakan mahasiswa turun ke jalan secara serentak di titik-titik vital, yakni Jalan Sultan Alauddin, Pertigaan Pettarani–Alauddin, dan Pertigaan Pettarani–Hertasning.
Dalam aksi tersebut, Kelompok mahasiswa yang berjumlah belasan menyuarakan berbagai persoalan mendasar mulai dari penanganan bencana ekologis, evaluasi program kerja nasional, kebebasan sipil, hingga tuntutan pencopotan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Aksi melumpuhkan arus lalu lintas setelah massa aksi membakar ban bekas di tengah jalan serta menahan truk roda enam untuk dijadikan sebagai mimbar bebas orasi.
Aksi di Jalan Sultan Alauddin dipelopori oleh Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI), yang berjumlah delapan mahasiswa memblokir jalan dengan membakar ban bekas dan menahan truk logistik.
Di atas bak truk yang dijadikan panggung aspirasi, para orator bergantian menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja dua tahun pemerintahan.
Korlap Aksi KAMRI, Suwandi, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional mahasiswa sebagai fungsi kontrol sosial. Menurutnya, banyak program pemerintah yang tidak berjalan efektif dan justru membebani keuangan negara serta masyarakat.
“Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran harus menjadi ruang evaluasi total. Kami menuntut pemerintah segera menetapkan bencana alam di NTT, Aceh, Sumatera, serta karhutla sebagai bencana nasional. Kami juga mendesak penghentian program-program yang tidak becus seperti MBG dan Kopdes, evaluasi total Kabinet Merah Putih, serta desak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk menghukum para koruptor,” tegas Suwandi di lokasi aksi.
Sementara itu, kemacetan panjang juga terjadi di perempatan jalan utama menuju pusat kota saat Gerakan Solidaritas Mahasiswa Merdeka (GSMM) menggelar aksinya di Pertigaan Jalan A.P. Pettarani – Sultan Alauddin.
Massa GSMM turut menggunakan pola serupa dengan menahan kendaraan berat untuk memblokir perempatan jalan serta menyalakan api dari tumpukan ban bekas.
Mereka menyoroti persoalan inflasi, kesejahteraan pekerja, maraknya police brutality, serta mengkritik penguatan kembali militerisme di ruang-ruang sipil.
Dalam orasinya, perwakilan GSMM menyerukan agar pemerintah menjamin hak-hak dasar rakyat seperti pendidikan gratis, kepastian lapangan kerja bagi WNI, dan penghapusan regulasi yang dinilai membatasi ruang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Di titik lain, Gerakan Aktivis Makassar (GAM) yang berjumlah belasan orang memusatkan massa di Pertigaan Jalan A.P. Pettarani – Hertasning.
Aksi GAM berfokus pada isu krisis lingkungan hidup, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak ekonomi lokal yang dirasakan masyarakat. Selain membakar ban di tengah persimpangan dan menahan truk kontainer sebagai mimbar orasi, GAM menuntut ketegasan penegakan hukum bagi pelaku perusakan lingkungan.
Jenderal Lapangan GAM, Fahrul, menyatakan bahwa pemerintah gagal memberikan jaminan atas lingkungan hidup yang sehat dan aman bagi masyarakat.
“Pemerintah harus segera mengatasi karhutla yang meluas dan mencabut izin korporasi yang terbukti membakar hutan! Dampak karhutla ini juga memicu kelangkaan migas di daerah terdampak. Jika tidak mampu menyelesaikan ini, kami mendesak Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM segera dicopot dari jabatannya,” ujar Fahrul dengan lantang di atas mimbar aksi.
Akibat gelombang aksi serentak di tiga titik arteri utama ini, arus kendaraan dari arah Gowa menuju pusat Kota Makassar maupun sebaliknya mengalami kemacetan parah selama beberapa jam.
Aparat kepolisian tampak bersiaga di sekitar lokasi untuk mengurai arus lalu lintas serta mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif hingga massa membubarkan diri.