Aksi protes berujung pada kekerasan di Place de la République, Paris, 17 Oktober 2026. (Foto: Stephanie Lecocq / Reuters).
SulawesiPos.com — Sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi pelajar, pekerja, dan aktivis Rompi Kuning di Paris serta berbagai kota Prancis pada Sabtu, 17 Oktober 2026, untuk menuntut penanganan kenaikan biaya hidup, perbaikan pendidikan, dan penghentian kekerasan polisi, sementara kerusuhan di sejumlah lokasi berujung pada pembakaran bangunan, penjarahan, serta penangkapan sekitar 1.200 orang.
Jumlah peserta tersebut merupakan perhitungan Kementerian Dalam Negeri Prancis, sedangkan Konfederasi Umum Buruh atau CGT memperkirakan partisipasi mencapai 800.000 orang.
AFP dalam laporan 17 Oktober 2026 menyebut Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengumumkan sekitar 150 personel kepolisian terluka, sementara sebagian besar peserta demonstrasi menyampaikan tuntutan secara damai.
Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Emban Ibnurusyd Mas’ud, S.Hut., M.P., dan Guru Besar Departemen Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya Unhas, Prof. Dr. Mardi Adi Armin, menilai gelombang tersebut memperlihatkan bertemunya persoalan pendidikan, tekanan ekonomi, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Keduanya menyampaikan pandangan ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Minggu, 18 Oktober 2026, setelah demonstrasi meluas menjadi perhatian masyarakat dunia.
Emban, yang sedang menempuh pendidikan doktoral di University of Montpellier dan menjalankan penempatan kerja di Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement atau CIRAD, menjelaskan bahwa keresahan pelajar memperoleh dukungan dari kelompok masyarakat dengan persoalan berbeda.
“Aksi ini berawal dari protes pelajar, umumnya SMA, mengenai kondisi sekolah, kekurangan guru, dan fasilitas belajar,” ujar Emban.
Menurut pengamatannya di Montpellier, aksi pelajar berlangsung sekitar dua minggu sebelum meluas seiring kemarahan terhadap penanganan polisi dan tumbuhnya solidaritas dari kelompok lain.
“Keresahan anak sekolah bertemu dengan keresahan kelompok pekerja dan kelompok lain mengenai tingginya biaya hidup, sedangkan upah dianggap sudah tidak layak,” katanya.
Tekanan harga juga tercermin dalam laporan Reuters pada 15 Oktober 2026 yang mengutip badan statistik Prancis, INSEE, bahwa inflasi tahunan berdasarkan indeks harga konsumen yang diselaraskan dengan standar Uni Eropa mencapai 3,4 persen pada September, naik dari 2,6 persen pada Agustus dan menjadi yang tertinggi sejak Januari 2024.
Emban mengatakan percakapannya dengan seorang teman yang berencana mengikuti demonstrasi Sabtu memperlihatkan bahwa keresahan peserta juga menyangkut pembagian beban ekonomi.
“Kenapa masyarakat terus diminta berhemat, sementara mereka yang memiliki kekayaan besar tidak dituntut menanggung beban lebih banyak?” ujar Emban, mengutip pertanyaan yang disampaikan temannya.
Ia menilai pertanyaan tersebut mencerminkan keresahan terhadap ketimpangan kelas, terutama ketika masyarakat merasa harus membatasi pengeluaran sementara kelompok paling kaya dianggap belum memberikan kontribusi yang sebanding.
Dalam konteks itu, tuntutan kenaikan upah dan perbaikan pelayanan publik menjadi bagian dari perdebatan lebih luas mengenai keadilan dalam pembagian sumber daya.
Mardi juga menempatkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan pelayanan publik sebagai pemicu penting demonstrasi.
“Dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah, khususnya di sektor ekonomi dan pelayanan publik,” ujar Mardi.
Menurutnya, sebagian masyarakat menilai kebijakan pemerintah belum cukup melindungi kebutuhan sehari-hari dan justru menambah ketidaknyamanan hidup.
Ia mengaitkan tekanan domestik tersebut dengan gejolak internasional, terutama perang di Timur Tengah yang memengaruhi pasar energi dan mempersempit pilihan kebijakan ekonomi.
Dalam penilaian Mardi, kenaikan biaya energi dapat menambah beban masyarakat ketika respons pemerintah dianggap terlalu ketat atau belum memberikan kepastian.
AFP turut menyebut perang di Timur Tengah sebagai salah satu faktor yang memperberat tekanan biaya hidup, meskipun tuntutan demonstran juga mencakup pendidikan, ketimpangan, dan kebijakan pemerintah.
Deutsche Welle dalam laporan 17 Oktober 2026 menyebut sekitar 110.000 orang mengikuti demonstrasi di Paris, sementara 110 pawai berlangsung di seluruh Prancis.
Di ibu kota, ketegangan terjadi di sekitar Place de la République ketika sebagian orang melemparkan benda dan kembang api ke arah polisi yang kemudian menggunakan gas air mata serta kendaraan penyemprot air.
Di sejumlah lokasi lain, kendaraan dibakar dan pertokoan dirusak, sedangkan perjalanan utama demonstran menuju Place de Clichy sempat berlangsung relatif tenang.
Salah satu kerusakan terberat terjadi di Limoges, ketika kebakaran menghancurkan sebagian besar balai kota setelah sekelompok orang bertopeng menerobos masuk, menurut pejabat setempat yang dikutip AFP.
Bangunan tersebut berasal dari abad ke-19 dan diperkenalkan kepada masyarakat pada 14 Juli 1883, berdasarkan dokumentasi Pemerintah Kota Limoges.
Di Marseille dan Lille, sejumlah orang menerobos serta merusak bangunan balai kota, sementara kantor pariwisata di Lyon dan fasilitas kepolisian di Bordeaux turut menjadi sasaran.
Penjarahan juga menyasar berbagai usaha, mulai dari toko pakaian dan barang elektronik hingga kosmetik serta bahan makanan.
Di Saint-Étienne, AFP melaporkan seorang remaja berusia 17 tahun kehilangan tangan kanannya akibat granat pengendali massa, menambah sorotan terhadap keselamatan peserta demonstrasi dan penggunaan perlengkapan kepolisian.
Emban mengingatkan bahwa dominasi gambar pembakaran dan perusakan berpotensi menggeser perhatian publik dari persoalan yang semula membawa masyarakat ke jalan.
“Sekarang, gambar dan video pembakaran mendominasi pemberitaan,” katanya.
Menurutnya, keadaan tersebut dapat membuat tuntutan mengenai sekolah, upah, dan daya beli tenggelam dalam perdebatan mengenai keamanan.
Laporan lapangan Deutsche Welle juga menegaskan bahwa gambar kekerasan tidak menggambarkan keseluruhan aksi karena banyak peserta merupakan guru, perawat, pelajar, dan pekerja yang tidak menginginkan kerusuhan.
Presiden Emmanuel Macron menyatakan pelaku perusakan, serangan terhadap gedung pemerintahan dan usaha, serta penjarahan akan dituntut dan dihukum.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekerasan menentukan agenda politik serta memerintahkan aparat melindungi masyarakat dan membawa pelaku kekerasan ke pengadilan.
Emban menilai respons pemerintah menghadapi ujian ganda karena ketidakpuasan terhadap keadaan ekonomi kini berjalan bersama kekhawatiran mengenai keamanan.
“Presiden Macron sendiri tertekan dari dua arah: dianggap gagal menjawab kesulitan hidup sekaligus gagal menjaga kondusivitas wilayah negara,” ujarnya.
Menurut Emban, demonstrasi juga menjadi medan persaingan menjelang pemilihan presiden 2027, ketika kelompok kiri menonjolkan ketimpangan dan pelayanan publik, sedangkan kanan jauh mengangkat kerusuhan untuk menyerang kredibilitas lawan.
Ia mengingatkan bahwa kanan jauh dapat memperoleh peluang menarik pemilih yang kecewa kepada pemerintah tetapi sekaligus takut terhadap kekacauan.
Marine Le Pen menuduh kelompok kiri radikal telah membenarkan kekerasan, sedangkan Jean-Luc Mélenchon, yang mendukung demonstrasi, meminta peserta menjauhi penjarahan.
Mardi memberikan penilaian berbeda mengenai kemungkinan arah pergeseran politik dengan melihat peluang menguatnya kelompok kanan tanpa otomatis berujung pada kemenangan kanan jauh.
“Ada sinyal politik keras di Prancis bahwa ke depan bandul politik mungkin akan bergeser sedikit ke kanan,” kata Mardi.
Ia menegaskan bahwa kecenderungan yang dibacanya belum tentu mengarah kepada kelompok kanan jauh yang dahulu dikenal sebagai Front Nasional dan kini bernama Rassemblement National atau National Rally.
Perbedaan penilaian kedua akademisi tersebut menunjukkan bahwa dampak elektoral demonstrasi masih terbuka, bergantung pada kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat serta cara partai-partai menawarkan jalan keluar.
Bagi Emban, perhatian terhadap akar persoalan tetap penting agar pembicaraan mengenai ketertiban tidak menghapus tuntutan pendidikan yang layak dan kehidupan yang lebih terjangkau.
Sementara itu, penilaian Mardi menempatkan pemulihan kepercayaan publik pada kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan ekonomi dan pelayanan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.