Prof. Dr. Anwar Abbas Majeed menyerukan diplomasi dan diversifikasi ekonomi Irak menghadapi dampak perang. (Foto: Dok. Pribadi).
SulawesiPos.com — Guru Besar Universitas Baghdad, Irak, Prof. Dr. Anwar Abbas Majeed, menyerukan penguatan diplomasi dan percepatan diversifikasi ekonomi untuk melindungi Irak dari guncangan konflik kawasan, ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Sabtu, 17 Oktober 2026, menyusul perkiraan pemerintah Irak bahwa perang Amerika Serikat–Iran telah menimbulkan kerugian sekitar 60 miliar dolar AS melalui terganggunya ekspor minyak dan aktivitas ekonomi.
Anwar menilai besarnya kerugian tersebut memperlihatkan hubungan erat antara keamanan kawasan dan stabilitas ekonomi Irak, terutama karena ketergantungan pada minyak membuat gangguan pelayaran segera merembet ke penerimaan negara dan kehidupan masyarakat.
“Pada akhirnya, krisis saat ini tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai kerugian finansial sementara, melainkan sebagai peringatan strategis untuk meninjau kembali struktur perekonomian Irak,” ujar Anwar.
Menurutnya, penurunan pendapatan minyak dapat mempersempit kemampuan pemerintah membayar gaji pegawai, memenuhi hak pensiunan, dan menyediakan pelayanan publik, sementara kenaikan harga menggerus daya beli masyarakat.
Pandangan tersebut diperkuat akademisi Universitas Bosowa, Dr. H. Najib Tabhan, M.A., dan akademisi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Dra. Harmiyati, M.Si., yang juga dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Najib menekankan pentingnya reformasi ekonomi dan perlindungan keuangan negara, sedangkan Harmiyati menyoroti diplomasi untuk memulihkan keamanan pelayaran dan membatasi dampaknya terhadap negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.
Perkiraan kerugian itu sebelumnya disampaikan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani di Roma, Kamis, 15 Oktober 2026, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Irak pada 16 Oktober 2026.
Laporan AFP yang diterbitkan Arab News pada 16 Oktober 2026 menyebut Irak sebelum perang memproduksi sekitar empat juta barel minyak per hari dan mengekspor sekitar 3,5 juta barel per hari, terutama melalui wilayah selatan menuju Selat Hormuz.
Menurut laporan tersebut, pembatasan pelayaran oleh Iran dan keterbatasan penyimpanan memaksa Irak menghentikan sebagian besar produksi serta mengandalkan pengiriman terbatas menggunakan truk tangki melalui Suriah dan jaringan pipa melalui Türkiye.
Ekspor kemudian pulih sebagian menjadi sekitar 2,6 juta barel per hari sepanjang 1–21 September 2026, tetapi tekanan tetap besar karena minyak menyumbang sekitar 90 persen penerimaan negara, menurut data Kementerian Perminyakan Irak yang dikutip AFP.
Laporan yang sama menyebut cadangan devisa Irak menyusut sekitar 20 miliar dolar AS, memperlihatkan tekanan terhadap ketersediaan valuta asing yang dibutuhkan untuk membiayai impor dan menopang kestabilan dinar.
Najib mengingatkan bahwa perkiraan kerugian 60 miliar dolar AS dan penurunan cadangan devisa harus dibaca secara hati-hati karena keduanya tidak otomatis menunjukkan kerusakan aset ataupun kerugian yang seluruhnya telah diaudit.
Menurutnya, rincian metode penghitungan diperlukan untuk memahami cakupan kerugian, sementara angka penurunan cadangan tidak boleh langsung dijumlahkan dengan perkiraan kerugian tanpa mengetahui kemungkinan tumpang tindihnya.
Bank Dunia, dalam Macro Poverty Outlook for Iraq: Annual Meetings 2026, memproyeksikan perekonomian Irak mengalami kontraksi 12,4 persen pada 2026, disertai pelebaran defisit fiskal dan eksternal serta penurunan cadangan.
Proyeksi tersebut merupakan perkiraan mengenai perkembangan ekonomi sepanjang tahun, sehingga perlu dibedakan dari angka kerugian yang disampaikan pemerintah maupun hasil pertumbuhan ekonomi yang nantinya terealisasi.
“Irak tidak dapat hanya menunggu perang berakhir,” ujar Najib.
Ia mengusulkan pengendalian belanja yang tidak mendesak, perlindungan cadangan devisa, serta prioritas pembayaran gaji dan layanan dasar agar tekanan penerimaan tidak berkembang menjadi krisis sosial.
Harmiyati, akademisi hubungan internasional dengan bidang keahlian Timur Tengah, menilai gangguan Hormuz mempunyai dampak lintas negara karena menghubungkan kepentingan produsen energi, perusahaan pelayaran, dan masyarakat di negara pengimpor.
“Persoalan gangguan pasokan energi, terutama minyak di Selat Hormuz bukan hanya melanda Irak saja, tapi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia,” ujar Harmiyati.
Badan Energi Internasional atau IEA mencatat rata-rata sekitar 20 juta barel minyak mentah dan produk minyak per hari melewati Hormuz pada 2025, setara sekitar seperempat perdagangan minyak dunia melalui laut.
Untuk minyak mentah saja, volumenya hampir 15 juta barel per hari atau mendekati 34 persen perdagangan minyak mentah global, dengan sebagian besar pengiriman menuju Asia.
Data tersebut memperjelas bahwa besarnya peran Hormuz perlu disebut berdasarkan jenis komoditas dan ukuran perdagangannya, sehingga angka minyak, gas, dan keseluruhan energi tidak dipertukarkan begitu saja.
Dalam penilaian Harmiyati, keterlibatan dan tekanan militer Amerika Serikat di kawasan turut memicu respons Iran berupa pembatasan pelayaran, sehingga upaya penyelesaian harus mengatasi ketegangan politik yang mendasari gangguan tersebut.
Ia mendorong perundingan terus diupayakan karena pemulihan keamanan pelayaran menyangkut kebutuhan masyarakat luas, termasuk keterjangkauan energi dan kelancaran distribusi barang.
“Solusi diplomatik adalah solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tegasnya.
Seruan itu sejalan dengan permintaan Hussein agar Uni Eropa dan negara-negara anggotanya membantu menjembatani perbedaan serta mendorong kembalinya perundingan untuk mencegah perluasan konflik, sebagaimana dilaporkan SANA pada 16 Oktober 2026.
Anwar menegaskan bahwa perlindungan ekonomi Irak membutuhkan hubungan luar negeri yang seimbang, kemandirian pengambilan keputusan nasional, serta upaya menjauhkan negara tersebut sejauh mungkin dari pertarungan regional.
Ia mendorong pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata, disertai dukungan terhadap investasi serta sektor swasta agar sumber pendapatan dan kesempatan kerja semakin beragam.
Menurut Anwar, perubahan itu harus ditopang reformasi kelembagaan, pengelolaan sumber daya publik yang lebih baik, pemberantasan korupsi, dan kepastian yang meningkatkan kepercayaan investor.
Pemerintah Irak menargetkan peningkatan porsi penerimaan nonminyak dari sekitar 10 persen menjadi 45 persen pada 2037, menurut laporan AFP yang diterbitkan Arab News pada 16 Oktober 2026.
Anwar menilai target tersebut penting, tetapi pencapaiannya membutuhkan kebijakan konsisten dan komitmen pelaksanaan yang tegas agar diversifikasi menghasilkan kegiatan ekonomi produktif.
Najib menambahkan bahwa optimalisasi jalur ekspor alternatif perlu berjalan bersama pengembangan pertanian, industri pengolahan, petrokimia, perdagangan, dan usaha swasta untuk mengurangi ketergantungan struktural pada minyak.
“Reformasi ekonomi dan diplomasi harus berjalan bersamaan agar krisis ini tidak berubah menjadi krisis fiskal dan sosial yang berkepanjangan,” ujar Najib.
Bagi Anwar, ukuran keberhasilan pemulihan pada akhirnya terletak pada kemampuan negara menjaga pelayanan publik dan melindungi kelompok rentan dari kenaikan harga serta penurunan daya beli.
“Selain itu, kelompok masyarakat rentan perlu dilindungi dari kenaikan harga dan penurunan daya beli agar beban krisis regional tidak hanya ditanggung oleh masyarakat,” tegasnya.