Pupuk tertahan di Hormuz mengancam pangan Asia dan Afrika, sementara PBB mengupayakan jalur aman. (Ilustrasi: ChatGPT).
SulawesiPos.com — Guru Besar Sosiologi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Mohammad Taufiq Rahman, menyerukan agar negara-negara pengimpor pupuk mendukung pembukaan jalur pengiriman melalui Selat Hormuz sekaligus memperkuat produksi dalam negeri untuk melindungi kebutuhan pangan masyarakat dari konflik berkepanjangan, sebagaimana disampaikan ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Kamis, 15 Oktober 2026.
“Jalan yang ditempuh tadi oleh PBB harus dilanjutkan dan didukung oleh negara-negara yang terkait, yang membutuhkan pupuk,” ujar Taufiq.
“Tetapi yang lebih bagus lagi adalah negara-negara yang perlu pupuk impor itu harus segera membuat solusi sendiri dengan membuat pupuk dalam negeri masing-masing,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menempatkan penyelamatan pasokan saat ini dan penguatan kemampuan produksi nasional sebagai dua kebutuhan yang perlu dikerjakan bersamaan ketika jalur perdagangan strategis menghadapi ketidakpastian.
Seruan Taufiq mengemuka setelah Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sekaligus Direktur Eksekutif UNOPS (United Nations Office for Project Services/ Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Layanan Proyek) , Jorge Moreira da Silva, memperingatkan bahwa sebagian wilayah Asia dan Afrika berisiko menghadapi krisis keamanan pangan apabila Amerika Serikat dan Iran tidak segera menyepakati mekanisme pengiriman pupuk melalui Hormuz.
Menurut laporan Reuters dan Al Jazeera yang diterbitkan pada 14 Oktober 2026, Moreira da Silva menyampaikan peringatan tersebut di Bangkok, Thailand, dengan menekankan bahwa keterlambatan pasokan menjelang musim tanam dapat menurunkan produktivitas pertanian dan memperbesar tekanan terhadap harga pangan.
Bagi petani, persoalannya terletak pada ketepatan waktu karena pupuk yang tiba setelah tahapan pemupukan terlewati belum tentu mampu memulihkan potensi hasil panen yang sudah berkurang.
Dalam konteks itu, usulan Taufiq mengenai produksi dalam negeri membuka pembahasan tentang kemampuan negara menjamin kebutuhan dasar penduduk ketika keputusan politik di luar wilayahnya mengganggu kegiatan pertanian.
Taufiq menilai penyelesaian konflik menghadapi hambatan karena pihak-pihak yang bertikai masih mempertahankan orientasi untuk meraih kemenangan.
“Karena kedua negara yang bertikai nampaknya masih menginginkan kemenangan,” katanya.
Menurut pembacaannya, perhitungan keuntungan dan kerugian turut memengaruhi sikap pihak-pihak tersebut sehingga perang berisiko terus dipertahankan selama belum muncul keputusan untuk menghentikannya.
“Karena kedua-duanya terlanjur ingin menang, maka yang terjadi adalah bertahan dalam peperangan,” ujarnya.
Penilaian tersebut merupakan analisis Taufiq mengenai dinamika konflik, sementara lamanya perang dan keputusan masing-masing pihak tetap bergantung pada perkembangan politik serta perundingan.
Ketidakpastian itulah yang membuat negara pengimpor perlu menyiapkan langkah perlindungan pasokan tanpa menggantungkan seluruh harapan pada tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat.
UNOPS sendiri menyatakan pada 24 September 2026 bahwa rancangan mekanisme pengiriman telah siap dan memperoleh dukungan luas, terutama dari negara-negara paling rentan, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan kemauan politik pihak-pihak terkait.
Dengan demikian, hambatan yang dihadapi menyangkut persetujuan untuk menjalankan mekanisme yang telah disiapkan, sekaligus menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan agar kebutuhan pertanian tetap dapat dipenuhi selama diplomasi berlangsung.
Rencana PBB mengusulkan pusat koordinasi di Oman untuk mendaftarkan kapal dan membantu mengatur perjalanan aman melalui Selat Hormuz.
Pengawas PBB akan bekerja bersama otoritas setempat untuk memverifikasi pemuatan barang, memantau perjalanan kapal, serta memungkinkan pemeriksaan tambahan apabila terdapat kekhawatiran mengenai kapal atau muatannya.
Menurut Moreira da Silva, mekanisme tersebut dapat diaktifkan dalam tujuh hingga sepuluh hari setelah memperoleh persetujuan Amerika Serikat dan Iran, sementara perjalanan sekitar lima kapal sehari diperkirakan dapat mempertahankan pasokan pupuk bagi negara-negara dengan kebutuhan paling mendesak.
Dukungan Taufiq terhadap langkah PBB menjadi relevan karena pembangunan kemampuan produksi domestik membutuhkan waktu, sedangkan kebutuhan petani mengikuti kalender tanam yang terus berjalan.
Dalam pernyataan resminya pada 24 Juli 2026, UNOPS menjelaskan bahwa kenaikan biaya pupuk, energi, dan transportasi mengurangi akses petani terhadap kebutuhan produksi serta meningkatkan tekanan terhadap harga makanan bagi keluarga yang sudah mengalami kesulitan ekonomi.
Rangkaian dampak tersebut memperlihatkan hubungan antara gangguan pelayaran, kemampuan petani mempertahankan produksi, dan daya beli masyarakat yang tinggal jauh dari pusat konflik.
Dorongan Taufiq untuk membangun produksi pupuk domestik perlu diterjemahkan melalui penilaian terhadap kapasitas industri, ketersediaan bahan baku, kebutuhan energi, pembiayaan, serta kemampuan distribusi setiap negara.
Secara teknis, pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium memiliki rantai bahan baku yang berbeda sehingga keberadaan pabrik di dalam negeri belum dengan sendirinya menghapus ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Karena itu, penguatan produksi nasional perlu berjalan bersama diversifikasi pemasok, pengelolaan cadangan, dan peningkatan efisiensi pemupukan sesuai kebutuhan tanah serta tanaman.
Langkah-langkah tersebut merupakan pengembangan kebijakan dari persoalan yang disoroti Taufiq, dengan keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan menjaga pupuk tetap tersedia dan terjangkau hingga ke tingkat petani.
Dimensi sosialnya menjadi penting karena petani yang kesulitan membeli pupuk dapat menghadapi penurunan pendapatan, sementara rumah tangga berpenghasilan rendah harus menanggung tekanan tambahan apabila harga makanan meningkat.
UNOPS pada 24 Juli 2026 mengutip perkiraan Program Pangan Dunia bahwa hampir 45 juta orang berpotensi mengalami kerawanan pangan akut akibat gangguan di Hormuz, sebuah estimasi risiko yang tidak boleh disamakan dengan jumlah orang yang telah mengalami kelaparan akibat peristiwa tersebut.
Dukungan terhadap pengiriman pupuk dan penguatan produksi domestik mempertemukan dua pesan utama Taufiq, yakni menjaga kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus mengurangi kerentanan terhadap guncangan berikutnya.
UNOPS menegaskan bahwa mekanisme Hormuz bersifat sementara dan terbatas, tidak mengubah hak serta kewajiban negara berdasarkan hukum internasional, dan tidak memindahkan kewenangan kedaulatan kepada pihak lain.
Dalam pernyataan 24 September 2026, lembaga tersebut juga menekankan perlunya penghentian permusuhan, pemulihan kebebasan navigasi, serta diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan krisis.
Arah pemikiran Taufiq memberi pesan bahwa perlindungan pangan memerlukan solidaritas internasional yang segera bekerja dan kemampuan nasional yang terus dibangun, agar kesempatan petani menanam serta kebutuhan keluarga memperoleh makanan tetap terjaga di tengah ketidakpastian.