Janji perisai rudal Inggris menghadapi ujian kecukupan anggaran, cakupan perlindungan, dan prioritas kesejahteraan masyarakat. (Ilustrasi: ChatGPT).
SulawesiPos.com — Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus peneliti Pusat Studi Ilmu Politik UMM, Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si., menilai usulan perisai rudal dan drone “Britannia Shield” senilai hingga 10 miliar pound sterling menjadi ujian bagi Partai Konservatif Britania Raya untuk membuktikan kelayakan janji keamanan di tengah tekanan anggaran negara, sebagaimana disampaikan ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Kamis, 8 Oktober 2026, menyusul pengumuman proposal tersebut pada konferensi partai di Birmingham melalui rencana integrasi radar, pusat komando, dan senjata pencegat.
Menurut Ruli, gagasan yang diusung pemimpin Konservatif Kemi Badenoch dan Menteri Pertahanan Kabinet Bayangan James Cartlidge itu mempertemukan kepentingan memulihkan dukungan pemilih dengan kebutuhan meningkatkan pertahanan terhadap perubahan ancaman udara.
“Usulan ‘Britannia Shield’ oleh Partai Konservatif tidak cukup dibaca sebagai kebijakan pertahanan semata,” ujar Ruli.
Ia menilai proposal tersebut juga merupakan manuver populis untuk merebut kembali kepercayaan konstituen setelah kekalahan dari Partai Buruh, dengan mengangkat kecemasan masyarakat terhadap perang Rusia–Ukraina dan konflik di Timur Tengah.
Namun, Ruli mengingatkan bahwa adanya kepentingan elektoral tidak serta-merta menghapus kebutuhan strategis untuk memperkuat keamanan nasional.
“Di sisi lain, pemisahan antara motivasi elektoral dan urgensi pertahanan strategis sering kali kabur dalam praktik politik yang nyata,” katanya.
Dalam pengumuman resmi pada 6 Oktober 2026, Konservatif menawarkan investasi hingga 10 miliar pound selama sepuluh tahun, dengan kemampuan minimum yang dapat dikerahkan ditargetkan tersedia pada masa pemerintahan pertama apabila partai tersebut memenangkan pemilihan umum mendatang.
Rancangan itu mencakup penguatan radar, sistem komando dan kendali, senjata pencegat, kemampuan antidrone, serta persediaan rudal dengan memanfaatkan dan meningkatkan sistem Inggris yang sudah tersedia.
Dengan demikian, Britannia Shield masih merupakan komitmen politik oposisi yang realisasinya memerlukan kemenangan pemilu, keputusan pendanaan, dan pengadaan pertahanan.
Merujuk pemikiran Barry Buzan, Ruli membaca janji tersebut sebagai proses sekuritisasi, yakni pembingkaian suatu persoalan sebagai ancaman keamanan yang mendesak untuk memperoleh perhatian dan prioritas politik.
Menurutnya, elite Konservatif memanfaatkan ketidakpastian keamanan global untuk membangun pesan bahwa partai itu mampu menghadirkan perlindungan bagi masyarakat.
Ia menilai penggunaan istilah “Iron Dome” membantu menanamkan gambaran tentang tameng nasional yang kuat, mudah dicerna, dan memiliki daya tarik emosional.
Dalam pembacaan Ruli, simbol tersebut menghubungkan kecanggihan teknologi pertahanan dengan klaim politik bahwa Konservatif hadir untuk “melindungi rakyat”.
Perdebatan mengenai perbandingan itu mengemuka setelah Badenoch menegaskan bahwa sistem Inggris akan dirancang sesuai ancaman negaranya, meskipun istilah Iron Dome sebelumnya digunakan dalam pengenalan proposal, sebagaimana diberitakan The Guardian pada 6 Oktober 2026.
Secara teknis, Rafael sebagai produsen menjelaskan bahwa Iron Dome menghadapi roket, mortir, drone, dan ancaman udara lainnya pada jarak pendek hingga menengah, sehingga sistem tersebut tidak dapat disamakan dengan seluruh lapisan pertahanan rudal suatu negara.
Perbedaan itu membuat pertanyaan mengenai Britannia Shield perlu diarahkan pada jenis ancaman yang hendak ditangkal, lokasi yang dilindungi, dan kemampuan menghadapi serangan secara berkelanjutan.
Ruli menilai tantangan oposisi adalah mengubah gambaran perlindungan yang menarik secara politik menjadi rancangan yang dapat dipercaya secara teknis dan finansial.
“Tantangan bagi kubu oposisi adalah meyakinkan publik bahwa rencana tersebut realistis,” ujarnya.
Menurutnya, pemilih akan meminta kejelasan mengenai asal dana dan konsekuensi pengalihannya sebelum menerima klaim bahwa proposal tersebut mampu memberikan keamanan yang komprehensif.
Konservatif mengaitkan pembiayaan Britannia Shield dengan komitmen menaikkan belanja pertahanan menjadi tiga persen produk domestik bruto pada 2030 melalui reformasi kesejahteraan dan perubahan prioritas pengeluaran.
Ruli menilai skema itu menghadirkan dilema karena peningkatan pertahanan berpotensi bersinggungan dengan kebutuhan perlindungan sosial masyarakat.
“Para pemilih rasional akan terus menekan oposisi untuk merinci dari mana sumber pembiayaan proyek tersebut akan diambil jika mereka berkuasa nanti,” katanya.
Data Office for National Statistics (ONS), yang dirilis pada 22 September 2026, memperkirakan utang neto sektor publik pada akhir Agustus mencapai 2.985,5 miliar pound, setara 93,8 persen PDB, dengan nilai nominal meningkat 78,5 miliar pound dibandingkan setahun sebelumnya.
Meski nominal utang bertambah, rasionya terhadap PDB turun 1,3 poin persentase dibandingkan setahun sebelumnya.
ONS mencatat kebutuhan pinjaman neto sektor publik sebesar 134,3 miliar pound pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2026, sedangkan sepanjang April–Agustus 2026 mencapai 77,3 miliar pound, lebih rendah 2,2 miliar pound secara tahunan tetapi melampaui proyeksi Office for Budget Responsibility sebesar 8,1 miliar pound.
Dalam lima bulan tersebut, bunga utang pemerintah pusat tercatat 50 miliar pound, sementara tunjangan sosial neto mencapai 145 miliar pound atau meningkat 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka-angka tersebut memberikan konteks bagi kekhawatiran Ruli mengenai terbatasnya ruang fiskal untuk menambah komitmen belanja jangka panjang.
Perbandingan bunga utang lima bulan dengan anggaran Britannia Shield selama sepuluh tahun menggambarkan perbedaan skala pengeluaran, tetapi tidak dapat digunakan sendirian untuk menentukan kelayakan proyek karena periode dan fungsi belanjanya berbeda.
Tekanan terhadap rumah tangga juga terlihat dalam rilis ONS pada 16 September 2026 yang mencatat inflasi tahunan berdasarkan indeks harga konsumen atau CPI meningkat dari 2,9 persen pada Juli menjadi 3,1 persen pada Agustus, terutama didorong sektor transportasi dan bahan bakar kendaraan.
Ruli memperingatkan bahwa pengurangan dukungan kesejahteraan untuk membiayai pertahanan dapat menimbulkan persoalan politik apabila masyarakat merasa keamanan ekonominya justru melemah.
Dalam analisisnya, janji perlindungan nasional harus mempertimbangkan keselamatan dari ancaman militer sekaligus kemampuan warga memenuhi kebutuhan hidup.
Pertanyaan mengenai kecukupan dana juga disampaikan Marsekal Udara Greg Bagwell, mantan wakil komandan RAF Air Command, yang meragukan kemampuan anggaran 10 miliar pound selama sepuluh tahun untuk melindungi Inggris, teritorinya, dan pangkalan luar negeri, sebagaimana dilaporkan The Irish News pada 6 Oktober 2026.
Keraguan tersebut menegaskan perlunya membedakan perlindungan terhadap sejumlah fasilitas strategis dengan cakupan pertahanan yang luas bagi seluruh wilayah dan kepentingan Inggris.
Inggris sendiri telah memiliki Sky Sabre, sistem pertahanan udara darat yang menggabungkan radar, pusat komando dan kendali, serta rudal pencegat.
Menurut Angkatan Darat Inggris, jaringan data taktis Link 16 memungkinkan sistem itu berbagi informasi dengan Angkatan Laut Kerajaan, Angkatan Udara Kerajaan, dan sekutu untuk mendukung operasi terintegrasi.
Kebutuhan memilih respons yang ekonomis juga tercermin dalam pengumuman Kementerian Pertahanan Inggris pada 17 Mei 2026 mengenai pengerahan Advanced Precision Kill Weapon System atau APKWS pada pesawat Typhoon untuk menghadapi drone dalam operasi di Timur Tengah dengan biaya lebih rendah daripada rudal yang sebelumnya digunakan.
Perkembangan itu menunjukkan bahwa efektivitas pertahanan udara bergantung pada kesesuaian antara sensor, senjata, sasaran, persediaan, dan biaya operasi.
Bagi Ruli, daya tarik elektoral Britannia Shield akan menghadapi ujian ketika publik menilai apakah manfaat perlindungannya sebanding dengan konsekuensi anggarannya.
Ia memperingatkan bahwa janji yang tidak realistis dapat menjadi pukulan balik bagi partai pengusung ketika masyarakat mempertanyakan kesenjangan antara slogan dan pelaksanaan.
“Karena itu ‘Britannia Shield’ akan menguji apakah populisme pertahanan yang dibangun ini mampu bertransformasi dari sekadar kepentingan elektoral menjadi kebijakan strategis yang tepat,” ujar Ruli.