Rudal dan drone Houthi mengancam Saudi, mengguncang jalur energi strategis serta pasar minyak dunia. Ilustrasi: ChatGPT.
SulawesiPos.com – Otoritas Arab Saudi kembali mengaktifkan peringatan darurat di Abha, Khamis Mushait, Jazan dan Najran, wilayah selatan dan barat daya kerajaan, pada 12–14 September 2026 melalui Platform Nasional Peringatan Dini menyusul meningkatnya ancaman serangan rudal dan pesawat nirawak Houthi dari Yaman, ketika eskalasi konflik mulai menyentuh fasilitas energi Saudi sekaligus jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Laut Merah, Bab al-Mandab dan pasar energi dunia.
Peringatan tersebut merupakan kelanjutan rangkaian alarm yang beberapa kali berbunyi di kawasan selatan Saudi, meskipun Pertahanan Sipil kemudian menyatakan ancaman di wilayah yang diperingatkan telah berlalu.
Berita ini dirangkum dari laporan Middle East Monitor dan Anadolu Agency, serta diperbarui dengan laporan Associated Press (AP) dan Reuters hingga 14 September 2026.
Dosen Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar Muhammad Fikri Amra, S.IP., M.H.I., yang dihubungi Jurnalis SulawesiPos pada Senin (14/9/2026), menilai pengulangan alarm tersebut justru penting dibaca sebagai bagian dari perubahan pola peperangan Houthi terhadap Arab Saudi.
“Pola alarm yang berulang di kawasan ini sebenarnya bukan anomali, melainkan indikator bahwa Houthi sudah mengubah kalkulus perang,” kata Fikri.
Menurut dia, tujuan strategis serangan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis, ekonomi dan keamanan secara berkelanjutan terhadap Saudi.
“Setiap kali sirene berbunyi, meski ancaman akhirnya dinyatakan berakhir, pasar dan opini publik tetap mencatatnya sebagai risiko baru yang harus dihitung ulang,” ujarnya.
Analisis tersebut mendapatkan konteks dari rangkaian serangan sebelumnya karena pada 8 September Houthi mengaku melancarkan operasi rudal dan drone berskala besar terhadap fasilitas Aramco di Abha, Najran dan Jazan serta Pangkalan Udara Khamis Mushait.
Otoritas Saudi ketika itu menyebut rangkaian serangan terhadap Abha, Khamis Mushait, Jazan dan Najran mengakibatkan sedikitnya 73 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, terluka, sementara Kementerian Energi Saudi melaporkan kebakaran pada fasilitas energi dan penghentian sementara sejumlah operasi.
Fikri melihat perkembangan paling strategis bukan hanya pada kemampuan Houthi meluncurkan rudal dan drone, melainkan pada kemajuan kelompok tersebut menguasai wilayah yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional.
“Yang membuat perkembangan ini berbeda dari babak-babak sebelumnya adalah pergeseran dari senjata menuju geografi,” kata Fikri.
Menurutnya, sebuah rudal atau drone dapat ditembak jatuh dalam hitungan menit, tetapi penguasaan wilayah strategis menciptakan persoalan militer dan politik yang jauh lebih rumit karena diperlukan operasi darat, logistik, diplomasi dan biaya politik untuk mengubah kembali keseimbangan kekuasaan.
“Houthi dulu dikenal lewat rudal dan drone, tetapi sekarang mereka mulai menguasai titik-titik fisik di jalur pelayaran paling sibuk di dunia, dan ini pergeseran strategi yang jauh lebih berbahaya karena kontrol atas wilayah sulit direbut kembali secepat menembak jatuh satu rudal,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut menguat setelah Houthi merebut Mokha di pesisir Laut Merah dan Pulau Mayun atau Perim di Bab al-Mandab, sementara AP pada 14 September melaporkan kelompok itu juga telah merebut Greater Hanish dan Lesser Hanish, sehingga posisi mereka di sekitar jalur pelayaran Laut Merah semakin kuat.
Perkembangan itu menjadikan Bab al-Mandab bukan semata medan konflik Yaman, tetapi ruang strategis tempat keamanan energi, perdagangan Asia–Eropa, kepentingan negara-negara Teluk dan rivalitas kekuatan internasional bertemu.
Associated Press juga melaporkan eskalasi terbaru telah menyebabkan lebih dari 82.000 warga Yaman mengungsi sepanjang September, memperlihatkan bahwa keuntungan teritorial dalam perang selalu memiliki sisi kemanusiaan yang sangat mahal.
Fikri menjelaskan bahwa dampak serangan terhadap infrastruktur energi tidak dapat dihitung hanya berdasarkan nilai fasilitas yang rusak atau volume minyak yang langsung hilang.
“Angka empat persen pasokan global yang terancam mungkin terdengar kecil, tetapi pasar energi bekerja dengan logika ekspektasi, bukan cuma pasokan aktual,” katanya.
Menurut Fikri, ketidakpastian mengenai lamanya gangguan, kemungkinan serangan susulan dan kemampuan infrastruktur alternatif justru dapat menghasilkan risk premium yang membuat harga bergerak lebih besar daripada kerusakan fisik sebenarnya.
“Ketidakpastian soal berapa lama gangguan berlangsung sering kali mendorong kenaikan harga jauh melebihi proporsi kerugian riilnya, dan inilah yang membuat satu serangan drone bisa berdampak jauh lebih besar daripada nilai kerusakan fisiknya sendiri,” ujarnya.
Analisis tersebut terlihat dalam pergerakan pasar pada Senin, 14 September, ketika Reuters melaporkan minyak Brent melonjak sekitar 2,8 persen menjadi US$107,54 per barel, sedangkan West Texas Intermediate naik sekitar 2,9 persen menjadi US$102,93 per barel, setelah serangan baru terhadap infrastruktur Saudi dan ancaman terhadap pelayaran Teluk memperbesar kekhawatiran pasokan.
Tekanan pasar bertambah setelah serangan drone memaksa penghentian jalur strategis East–West Pipeline Saudi, infrastruktur yang biasanya mengalirkan sekitar empat juta barel minyak per hari dari kawasan Teluk menuju Yanbu di Laut Merah sehingga minyak Saudi dapat menghindari Selat Hormuz.
Reuters melaporkan persediaan minyak yang tersedia untuk ekspor melalui Yanbu diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar lima hingga tujuh hari apabila aliran melalui pipa tersebut tidak segera pulih, dengan potensi kehilangan pasokan hingga sekitar empat persen dari suplai minyak global.
Ketidakpastian menjadi faktor terpenting karena Saudi belum mengumumkan secara pasti kapan jalur tersebut dapat kembali beroperasi penuh, sementara perkiraan waktu perbaikan yang beredar berkisar dari beberapa hari hingga lebih dari satu bulan.
Bagi Fikri, persoalan tersebut membawa dunia menuju situasi yang lebih berbahaya daripada sekadar naiknya harga minyak karena arsitektur keamanan energi selama ini dibangun berdasarkan kemungkinan pengalihan rute ketika salah satu jalur mengalami gangguan.
“Dunia belum pernah menghadapi situasi ketika dua jalur energi paling vital terganggu hampir bersamaan,” kata Fikri.
Selama ini, menurutnya, strategi mitigasi mengandalkan asumsi bahwa ketika satu chokepoint terganggu, jalur alternatif masih dapat digunakan, tetapi asumsi tersebut menjadi jauh lebih rapuh ketika Selat Hormuz dan Bab al-Mandab menghadapi tekanan keamanan secara bersamaan.
“Ketika dua-duanya rawan sekaligus, cadangan strategi itu ikut runtuh dan negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia, perlu mulai menghitung skenario yang lebih buruk daripada biasanya,” tegasnya.
Kekhawatiran itu semakin relevan karena Reuters pada 14 September melaporkan ongkos pengangkutan tanker telah mencapai tingkat sangat tinggi, sementara ketersediaan bahan bakar kapal ikut mengetat akibat meningkatnya risiko keamanan di rute-rute energi Timur Tengah.
Dengan East–West Pipeline terganggu, Saudi kehilangan sebagian kemampuan untuk menggunakan Laut Merah sebagai jalan keluar alternatif dari risiko Hormuz, sementara kemajuan Houthi di sekitar Bab al-Mandab pada saat yang sama meningkatkan risiko terhadap jalur Laut Merah itu sendiri.
Paradoks geopolitik tersebut berarti rute yang dirancang sebagai solusi ketika Hormuz bermasalah kini berhadapan dengan ancaman baru pada pintu keluarnya menuju Samudra Hindia.
Bagi Indonesia, Fikri menilai perkembangan tersebut tidak boleh dipandang sebagai konflik yang terlalu jauh secara geografis karena transmisi krisis energi bekerja melalui harga minyak, ongkos kapal, premi asuransi, biaya logistik dan ekspektasi pasar internasional.
Kenaikan harga minyak yang bertahan lama berpotensi meningkatkan tekanan terhadap biaya impor energi dan transportasi, kemudian merambat kepada biaya produksi serta harga barang, meskipun besarnya dampak terhadap perekonomian Indonesia akan tetap bergantung pada durasi konflik, harga minyak, nilai tukar, kebijakan fiskal dan kemampuan pemerintah mengelola pasokan energi.
Karena itu, menurut Fikri, pemerintah negara-negara pengimpor energi perlu mulai bergerak dari sekadar mengantisipasi kekurangan fisik minyak menuju manajemen risiko geopolitik energi, termasuk diversifikasi sumber pasokan, penguatan cadangan strategis, efisiensi konsumsi dan pengurangan ketergantungan terhadap satu jalur distribusi.
Pada tingkat internasional, eskalasi juga menunjukkan bahwa keamanan energi tidak lagi dapat dipisahkan dari keamanan maritim, sebab sebuah serangan drone terhadap fasilitas darat dan perubahan penguasaan sebuah pulau kecil dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang menjalar ke berbagai benua.
Pada tingkat kemanusiaan, eskalasi terbaru menjadi peringatan bahwa perebutan chokepoint strategis tidak boleh mengaburkan penderitaan masyarakat Yaman, karena AP melaporkan puluhan ribu penduduk kembali mengungsi ketika pertempuran di pesisir Laut Merah dan sejumlah front lain meningkat.
Konflik Yaman sendiri berakar sejak Houthi merebut Sana’a pada 2014, sebelum koalisi pimpinan Saudi melakukan intervensi militer pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.
Dengan demikian, analisis Fikri memperlihatkan bahwa suara alarm di Abha, Khamis Mushait, Jazan dan Najran sesungguhnya memiliki gema jauh melampaui wilayah Saudi, sebab perang modern dapat menghasilkan efek strategis bukan hanya melalui wilayah yang direbut atau bangunan yang dihancurkan, tetapi melalui ketidakpastian yang ditanamkan ke dalam sistem ekonomi global.
Ketika rudal dan drone mengancam Saudi, Houthi memperkuat posisi di sekitar Bab al-Mandab, East–West Pipeline kehilangan fungsi sementara sebagai jalur penghindar Hormuz, dan harga minyak menembus US$107 per barel, dunia sedang menyaksikan bagaimana konflik regional dapat bertransformasi menjadi krisis keamanan energi global dan, seperti diperingatkan Fikri, negara pengimpor seperti Indonesia tidak dapat menunggu sampai guncangan itu tiba di dalam negeri untuk mulai mempersiapkan diri. (Ali)