Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau korban keracunan MBG di RSUD Notopuro Sidoarjo. (Foto: Ist/ANTARA)
SulawesiPos.com – Sebanyak 424 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, diduga mengalami keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa, 1 September 2026.
Selain dari lingkungan pesantren, 24 korban lain dari sejumlah lokasi juga dilaporkan mengalami kejadian serupa.
Pemerintah kemudian menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah yang menjadi pemasok makanan, sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab kejadian.
Data yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, hingga Rabu, 2 September 2026 pukul 00.45 WIB mencatat 424 korban dari Ponpes Manbaul Hikam dan 24 korban dari luar lingkungan pesantren.
Dari jumlah tersebut, 173 orang telah diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan kejadian serupa juga ditemukan di sejumlah satuan pendidikan lain yang menerima makanan dari dapur SPPG yang sama.
“Selain pesantren, terdapat sejumlah satuan pendidikan lain yang mengalami kejadian serupa dan seluruhnya memiliki kesamaan yakni menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, pada Selasa (1/9),” kata Emil.
Kesamaan sumber makanan tersebut membuat pemerintah tidak hanya menelusuri kondisi di lingkungan pesantren, tetapi juga memeriksa proses penyediaan dan distribusi makanan dari SPPG Kalitengah.
Gejala mulai dirasakan sejumlah santri beberapa jam setelah mengonsumsi menu MBG selepas salat Zuhur.
Korban dilaporkan mengalami keluhan seperti mual, muntah, diare, hingga pusing.
Pengasuh Ponpes Manbaul Hikam, KH Abdul Wahid Harun, mengatakan keluhan mulai muncul beberapa jam setelah para santri menyantap makanan.
“Dimulai dari setelah salat Zuhur itu anak-anak makan. Kemudian setelah salat Asar anak-anak mulai mual-mual dan muntah-muntah,” ujarnya.
Para korban kemudian dievakuasi secara bertahap ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan.
Emil mengatakan kondisi setiap pasien berbeda sehingga penanganan medis disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Seluruh pasien tidak ditangani secara seragam, tetapi mendapatkan penanganan khusus sesuai kondisi medis masing-masing pasien,” katanya.
Pemerintah mengambil langkah penghentian sementara terhadap operasional SPPG Kalitengah.
Keputusan tersebut dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan evaluasi untuk mengetahui sumber persoalan secara lebih pasti.
Emil menegaskan penghentian tersebut merupakan bagian dari proses penelusuran setelah adanya dugaan kejadian keracunan yang melibatkan penerima makanan dari dapur yang sama.
“Operasional SPPG Kali Tengah dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan evaluasi lebih lanjut atas penyebab kejadian tersebut,” ujar Emil.
Meski SPPG tersebut disebut telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, pemerintah tetap melakukan pemeriksaan terhadap proses pengolahan hingga distribusi makanan.
Kepemilikan sertifikat dinilai tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya persoalan dalam pelaksanaan di lapangan.
Bupati Sidoarjo Subandi sebelumnya menyampaikan bahwa mayoritas keluhan korban berkaitan dengan gangguan pencernaan.
Pemerintah daerah juga memastikan para korban telah didata dan mendapatkan penanganan.
“Insyaallah tinggal pemulihan. Semua sudah didata oleh pondok, jadi tidak ada kekhawatiran terhadap orang tua,” kata Subandi.
Hingga penanganan awal dilakukan, pemerintah belum menetapkan penyebab pasti kejadian tersebut.
Sampel makanan dan berbagai bahan terkait menjadi bagian dari proses pemeriksaan untuk memastikan apakah keluhan para korban berkaitan dengan makanan MBG yang dikonsumsi.
Kasus ini menjadi perhatian karena jumlah korban cukup besar dan kejadian serupa dilaporkan terjadi di lebih dari satu lokasi penerima makanan.
Penghentian sementara SPPG Kalitengah menjadi langkah awal pemerintah untuk mencegah potensi kejadian serupa sembari menunggu hasil pemeriksaan.
Penelusuran selanjutnya akan menentukan sumber masalah dan langkah yang perlu dilakukan terhadap penyedia makanan.
Pemerintah juga memastikan penanganan medis terhadap korban tetap menjadi prioritas selama proses pemeriksaan berlangsung.