Wakil Ketua Umum PWNU Sulsel Prof Dr KH Muammar Bakry, MA
SulawesiPos.com – Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Selatan Prof DR KH Muammar Bakri Lc, MA, menilai terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz (68) atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026) pagi, sebagai momen kebangkitan NU di sektor ekonomi, selain di bidang Pendidikan dan dakwah.
Menurut Prof Muammar, Gus Kikin memiliki latar belakang yang paripurna, yakni sebagai kiai sekaligus pengusaha. Hal ini dapat membangkitkan lagi semangat para kader NU di sektor ekonomi, seperti awal pendirian NU seabad yang lalu (31 Januari 2026), yang dimulai dari pembentukan Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Para Pedagang) yang bergerak di sektor ekonomi pada tahun 1918, lalu diikuti pembentukan Taswirul Afkar yang bergerak di bidang keilmuan dan budaya (1922), dan Nahdlatul Wathon yang bergerak di bidang politik dan Pendidikan (1924).
“Awal munculnya NU diawali Nahdlatul Tujjar, persatuan para pedagang, Gus Kikin kita ketahui seorang pengusaha yang sangat capable, sebagai pengusaha dia memiliki kemampuan manajerial yang baik, ini yang diharapkan di NU, untuk kebangkitan ekonomi, selain kebangkitan bidang Pendidikan dan dakwah,” ujar Prof Muammar.
Menurut Rektor Universitas Islam Makassar ini, selain pengusaha, Gus Kikin juga dzuriyah dan nasab dari pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari. Dari garis ibunya, Gus Kikin merupakan cicit Kiai Hasyim Asy’ari, Ibunya, Nyai Hj Abidah Ma’shum, merupakan putri Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri sulung KH Hasyim Asy’ari.
“Gus Kikin punya silsilah nasab, beliau sangat kompeten untuk melanjutkan semangat NU, yang didirikan kakeknya, secara sanad keilmuan, beliau juga akhir-akhir ini, dalam banyak sosialisasi mensyiarkan qanun asasi menjadi pijakan berorganisasi di tubuh NU, sangat komplit, pengusaha dan keturunan tidak diragukan lagi,” jelas Prof Muammar.
Prof Muammar menegaskan, jika dibandingkan dengan Ormas Islam lainnya, seperti Muhammadiyah, NU masih tertinggal dari sektor ekonomi atau berbasis aset. Di Muhammadiyah, lanjut Muammar, semua badan usaha menjadi milik organisasi.
“Kalau hal ini bisa diterapkan di NU, secara bertahap, potensinya sangat baik, NU punya perguruan tinggi, rumah sakit, pesantren, dikelola profesional, milik jam’iyah, bukan milik perseorangan,” pungkas Muammar yang juga Wakil Ketua MUI Sulsel ini.