Jean-Luc Mélenchon mengecam sikap Prancis dan Eropa terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza dalam penutupan AMFIS 2026
SulawesiPos.com – Jean-Luc Mélenchon, pemimpin gerakan kiri La France Insoumise (LFI) sekaligus kandidat dalam Pemilihan Presiden Prancis 2027, mengecam pemerintah Presiden Emmanuel Macron dan negara-negara Eropa karena dinilainya gagal mengambil tindakan tegas terhadap perang Israel di Gaza, dalam pidato penutupan pertemuan musim panas AMFIS di Châteauneuf-sur-Isère, dekat Valence, Prancis tenggara, Minggu (23/8/2026), dengan menyebut pembiaran tersebut telah menyeret Prancis ke dalam keterlibatan politik atas kejahatan yang dituduhkan kepada Israel.
Pernyataan tersebut disiarkan melalui rekaman Middle East Eye dan Arab News pada 24 Agustus 2026, sehari setelah Mélenchon menyampaikan orasi sebagai kandidat presiden Prancis 2027 dalam penutupan AMFIS, pertemuan musim panas La France Insoumise yang dihadiri lebih dari 10.000 orang.
Dalam pidatonya, Mélenchon mengatakan dirinya merasa “muak” terhadap kelambanan para pejabat Prancis dan Eropa ketika korban sipil masih berjatuhan di Gaza dan operasi militer Israel berlanjut di wilayah Palestina serta meluas ke Lebanon dan Suriah.
“Saya merasa muak terhadap kelambanan ini, terutama ketika baru sepekan lalu kita mendengar Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Itamar Ben-Gvir, menyerukan pembunuhan 30 hingga 40 warga Palestina setiap malam,” kata Mélenchon sebagaimana diterjemahkan dari tayangan Middle East Eye.
Pemimpin LFI itu menilai pernyataan Ben-Gvir bukan sekadar retorika politik ekstrem, tetapi peringatan mengenai risiko normalisasi kekerasan sistematis, pembunuhan tanpa proses hukum, pengusiran penduduk, dan pembangunan permukiman Israel di atas wilayah Palestina.
Ben-Gvir sebelumnya dilaporkan menyerukan pembunuhan terarah terhadap puluhan warga Palestina setiap malam serta mendukung pemindahan penduduk Gaza dan pembangunan permukiman Israel di wilayah tersebut, pernyataan yang dikecam Prancis sebagai “tidak dapat diterima dan tidak manusiawi.”
Mélenchon menegaskan bahwa hukum humaniter internasional semakin kehilangan daya ikat ketika negara-negara kuat hanya mengeluarkan kecaman diplomatik tanpa menghentikan dukungan politik, perdagangan, dan persenjataan yang dapat memperpanjang penderitaan warga sipil.
“Hukum internasional diabaikan, genosida di Gaza didorong, sementara agresi Israel terhadap Lebanon dan Suriah terus berlangsung,” ujarnya dalam pidato yang disambut sorakan para pendukung LFI.
Penggunaan istilah “genosida” dalam pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Mélenchon, sebab Mahkamah Internasional atau ICJ hingga Agustus 2026 belum mengeluarkan putusan akhir mengenai pokok perkara gugatan Afrika Selatan terhadap Israel berdasarkan Konvensi Genosida.
ICJ sebelumnya telah menetapkan sejumlah tindakan sementara yang mengikat, sedangkan proses hukum berlanjut setelah Mahkamah pada Mei 2026 mengatur tahapan penyampaian jawaban lanjutan Afrika Selatan dan tanggapan Israel.
Secara terpisah, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC pada 21 November 2024 menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan atas dakwaan genosida, dan perkara tersebut tetap berbeda dari proses yang berlangsung di ICJ.
Krisis Gaza sendiri belum berakhir meskipun gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat mulai berlaku pada Oktober 2025, karena serangan sporadis dan bentrokan terus menewaskan warga Palestina serta tentara Israel.
Pada 23 Agustus 2026, serangan udara Israel kembali menewaskan sedikitnya dua warga Gaza, termasuk seorang anak berusia empat tahun, sedangkan jumlah warga Palestina yang tewas sejak gencatan senjata telah melampaui 1.280 orang menurut pejabat kesehatan Palestina yang dikutip Reuters.
Mélenchon mengatakan keseimbangan kekuatan serta persekutuan geopolitik dunia sedang disusun ulang, tetapi Prancis justru kehilangan pengaruh karena kebijakan Macron dinilainya terlalu mengikuti orientasi politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Macron, melalui keberpihakannya yang terus-menerus dan tanpa syarat kepada Trumpisme, telah menghapus Prancis dari daftar negara yang suaranya didengar,” kata Mélenchon.
Ia juga menilai keengganan Eropa menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan beratnya dugaan pelanggaran di Gaza telah membuat Prancis tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut memikul tanggung jawab moral dan politik atas tragedi kemanusiaan tersebut.
Namun, pemerintah Prancis sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah terbatas terhadap kelompok ekstrem kanan Israel, termasuk melarang Ben-Gvir memasuki wilayah Prancis sejak Mei 2026 dan mendukung sanksi terhadap jaringan pemukim Israel yang terlibat kekerasan di Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot pada 19 Agustus 2026 kembali menyebut pernyataan Ben-Gvir “tidak dapat diterima dan tidak manusiawi,” sekaligus membuka kemungkinan sanksi tambahan terhadap pelaku kekerasan pemukim.
Bagi Mélenchon, tindakan tersebut belum menyentuh inti persoalan karena penghentian kekerasan memerlukan tekanan politik dan ekonomi yang lebih kuat, perlindungan nyata bagi penduduk sipil, akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta penegakan pertanggungjawaban melalui lembaga peradilan internasional.
“Semua ini merupakan akibat dari kepengecutan dan kehinaan; malulah para pejabat, dan hiduplah perlawanan rakyat,” seru Mélenchon pada akhir pidatonya.
Pidato itu menandai Gaza sebagai salah satu garis pemisah paling tajam menjelang Pemilihan Presiden Prancis 2027, ketika Mélenchon berusaha menempatkan LFI sebagai kekuatan yang menuntut penghentian impunitas, konsistensi hukum internasional, dan kebijakan luar negeri Prancis yang lebih mandiri dari Washington. (Ali)