SulawesiPos.com – Skandal ekspor durian ke China mengguncang Vietnam setelah Kementerian Keamanan Publik menangkap Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Hoang Trung bersama tiga pejabat lain. Penangkapan itu diumumkan pada Selasa malam, 28 Juli 2026, dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang membelit rantai ekspor salah satu komoditas buah paling bernilai di negara tersebut.
Hoang Trung ditahan bersama Nguyen Quang Hieu, Wakil Direktur Jenderal Departemen Produksi Tanaman dan Perlindungan Tanaman.
Keduanya dijerat tuduhan menerima suap. Sementara dua pejabat lain, Nguyen Thi Ha yang memimpin Divisi Karantina Tumbuhan Regional No. 7 dan Be Thi Thu Hien selaku Kepala Stasiun Karantina Tumbuhan Huu Nghi-Lang Son, dituduh melakukan pemalsuan dalam tugas jabatan.
Penyidik menyebut kasus ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang lebih luas, melibatkan Centre for Testing, Certification and Quality Services, NhoNho Technology Co., Ltd., Thuy Fruit One Member Co., Ltd., serta sejumlah organisasi dan individu lain yang terkait bisnis ekspor durian ke China.
Polisi Vietnam menyatakan penyidikan mereka menemukan dugaan bahwa Hoang Trung dan Nguyen Quang Hieu menyalahgunakan jabatan untuk menerbitkan kebijakan yang melanggar hukum dan menciptakan semacam “sub-licence” atau izin tambahan yang tidak semestinya demi menguntungkan kelompok tertentu.
Menurut penyidik, praktik itu tidak berhenti pada kebijakan. Kedua pejabat tersebut juga diduga ikut campur dalam prosedur resmi dan memerintahkan bawahan menerbitkan sertifikat inspeksi palsu serta kode area tanam palsu.
Aparat juga menuding ada fasilitasi terhadap jual beli ilegal kode area tanam dan kode fasilitas pengemasan, dua dokumen yang sangat menentukan kelolosan durian Vietnam ke pasar China.
Kasus ini bukan perkara yang muncul tiba-tiba. Pada November 2025, Kementerian Keamanan Publik Vietnam sudah lebih dulu mengusut pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan kode area tanam dan sertifikat laboratorium untuk ekspor durian ke China.
Saat itu, 17 orang diproses, termasuk delapan direktur perusahaan, dengan dugaan menerima suap, memberi suap, menjadi perantara suap, dan memanfaatkan pengaruh terhadap pejabat untuk kepentingan pribadi.
Penyidik ketika itu menyebut praktik perdagangan kode area tanam dan dokumen uji laboratorium ilegal membuat produk dengan asal-usul palsu dan mutu di bawah standar bisa masuk ke pasar luar negeri.
Dampaknya bukan hanya merugikan pelaku usaha yang patuh aturan, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap buah Vietnam di pasar ekspor.
Dalam perkembangan terbaru, polisi menilai kerusakan yang ditimbulkan lebih luas lagi.
Otoritas Vietnam menyebut dugaan pelanggaran itu merusak hak dan kepentingan sah petani durian serta perusahaan eksportir, menimbulkan kerugian besar pada anggaran negara, sekaligus mencoreng reputasi dan merek ekspor pertanian Vietnam di pasar internasional.
Penangkapan ini datang pada saat durian justru menjadi motor utama ekspor buah Vietnam.
Data yang dikutip VnExpress dari VNA menyebut ekspor durian Vietnam diperkirakan menembus lebih dari 2 miliar dolar AS hingga akhir Juli 2026.
Jika panen di Dataran Tinggi Tengah berjalan lancar dan persoalan kode area tanam serta rumah kemas bisa cepat dibereskan, nilai ekspor sepanjang tahun bahkan diperkirakan dapat mencapai 4 miliar dolar AS, naik dari 3,8 miliar dolar AS pada 2025.
Departemen Produksi Tanaman dan Perlindungan Tanaman Vietnam memperkirakan luas kebun durian negara itu telah mencapai sekitar 192.000 hektare.
Produksi juga terus naik 20 sampai 30 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 1,8 juta ton pada 2025 dan diperkirakan bertambah menjadi 2 sampai 2,1 juta ton pada 2026.
Angka itu menjelaskan mengapa pengawasan terhadap kode area tanam, sertifikasi, dan rantai karantina menjadi sangat sensitif. China masih menjadi pasar utama durian Vietnam.
Karena itu, setiap dugaan manipulasi dokumen, sertifikat, dan jalur perizinan langsung berdampak pada arus ekspor, harga, dan kepercayaan pasar.
Sehari sebelum penangkapan diumumkan, tepatnya Senin, 28 Juli 2026, Sekretariat Komite Sentral Partai Komunis Vietnam juga memutuskan mengeluarkan Hoang Trung dari partai karena pelanggaran yang dilakukan.
Langkah itu memperlihatkan bahwa perkara ini tidak lagi dipandang sebagai kasus administratif biasa, melainkan sudah masuk ke level penindakan pidana dan sanksi politik.
Kementerian Keamanan Publik Vietnam menegaskan penyidikan akan terus diperluas untuk menelusuri tanggung jawab pihak lain di lembaga negara, organisasi pengujian, pemegang kode area tanam, dan fasilitas pengemasan.
Aparat juga menyatakan akan mendorong pemulihan aset negara yang terkait dengan perkara tersebut.