SulawesiPos.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada 28 Juli 2026. Pertemuan itu akan membahas Iran, keamanan kawasan Asia Barat, dan agenda strategis bilateral. Pada saat yang sama, Netanyahu memerintahkan perluasan operasi militer Israel di Tepi Barat yang diduduki. Operasi tersebut mencakup penggerebekan, penangkapan, dan serangan terhadap wilayah yang diklaim sebagai basis kelompok bersenjata Palestina. Netanyahu menyampaikan keputusan itu dalam rapat kabinet mingguan Israel pada 26 Juli 2026. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang keberangkatannya ke Amerika Serikat.
Netanyahu menyatakan bahwa pembicaraan dengan Trump akan mencakup seluruh isu strategis yang sedang menjadi perhatian kedua negara, dengan Iran ditempatkan sebagai salah satu agenda utama.
Ia juga dijadwalkan menghadiri upacara pemakaman Senator Amerika Serikat Lindsey Graham yang disebutnya sebagai salah satu tokoh paling konsisten mendukung Israel sejak negara itu berdiri.
Pertemuan di Washington berlangsung ketika hubungan strategis Washington–Tel Aviv kembali menjadi pusat perhatian setelah meningkatnya ketegangan regional akibat konflik Iran–Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Media Israel melaporkan bahwa sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Netanyahu terlebih dahulu menggelar rapat Kabinet Keamanan untuk mengevaluasi perkembangan situasi keamanan regional.
Rapat kabinet tersebut bahkan diselenggarakan di fasilitas bawah tanah dengan tingkat keamanan tinggi karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan eskalasi konflik kawasan.
Beberapa laporan media juga menyebut Presiden Donald Trump sebelumnya memerintahkan para pejabat Amerika agar tidak melanjutkan serangan tambahan terhadap Iran sehingga membuka ruang bagi pendekatan diplomatik yang lebih terkendali.
Netanyahu menegaskan bahwa perkembangan situasi Iran akan menjadi salah satu pokok pembahasan utama dalam pertemuannya dengan Trump.
Menurutnya, stabilitas kawasan Timur Tengah tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu mengungkapkan telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.
Ia mengklaim Rubio menyampaikan komitmen Washington untuk mengambil langkah terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah lembaga tersebut sebelumnya menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza.
Netanyahu kembali melontarkan kritik terhadap ICC dengan menuduh lembaga tersebut mengganggu prinsip kedaulatan negara-negara demokratis.
Pernyataan itu merupakan bagian dari sikap pemerintah Israel yang sejak awal menolak yurisdiksi ICC terhadap konflik di wilayah Palestina.
Di sisi lain, sejumlah pakar hukum internasional menegaskan bahwa mandat ICC tetap berjalan berdasarkan Statuta Roma, sementara berbagai negara anggota organisasi tersebut masih berkewajiban menjalankan keputusan pengadilan sesuai mekanisme hukum internasional.
Selain agenda diplomatik dengan Washington, Netanyahu mengumumkan perluasan operasi militer Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Ia mengatakan telah memerintahkan penggerebekan ke sejumlah desa, pemeriksaan rumah-rumah penduduk, serta penangkapan terhadap warga Palestina.
Netanyahu juga menyebut dua warga Palestina ditangkap dalam operasi militer di sebuah rumah sakit di Kota Nablus setelah mereka dituduh bersembunyi di fasilitas kesehatan tersebut.
Pemerintah Israel selanjutnya mengumumkan bahwa rumah kedua warga Palestina tersebut akan dihancurkan sebagai bagian dari kebijakan keamanan yang diterapkan pemerintah.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz turut menyatakan operasi terhadap apa yang disebut sebagai “kantong-kantong terorisme” di Tepi Barat akan diperluas.
Pernyataan itu muncul setelah insiden baku tembak yang terjadi menyusul masuknya sejumlah pemukim Israel secara ilegal ke sebuah desa di sekitar Nablus.
Di dalam rapat kabinet, sejumlah menteri bahkan dilaporkan mendorong respons militer yang lebih keras serta memberikan keleluasaan lebih besar kepada tentara Israel dalam penggunaan kekuatan bersenjata.
Pertemuan Trump–Netanyahu dipandang banyak pengamat sebagai salah satu momentum penting dalam menentukan arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran setelah meningkatnya ketegangan militer beberapa waktu terakhir.
Perundingan tersebut juga berlangsung ketika konflik di Gaza dan Tepi Barat masih memicu kekhawatiran komunitas internasional mengenai meningkatnya korban sipil dan memburuknya situasi kemanusiaan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi kemanusiaan terus menyerukan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, perlindungan warga sipil, serta penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Bagi kawasan Asia Barat, perkembangan hubungan Washington, Tel Aviv, dan Teheran akan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas geopolitik, keamanan energi global, serta prospek perdamaian regional dalam beberapa bulan mendatang. (Ali)