Adriani Alimuddin Page, anggota DPRD Bone empat periode.
SulawesiPos.com – Adriani Alimuddin Page kembali menjadi salah satu nama yang paling sering disebut ketika dinamika DPRD Bone memanas. Legislator PPP empat periode itu bukan hanya punya rekam jejak panjang sejak 2009, tetapi juga menjadi figur yang paling terbuka mengkritik kepemimpinan Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong, dari polemik penetapan sekretaris dewan, mosi tidak percaya, sampai sengketa pembahasan APBD Perubahan 2025.
Sorotan terhadap Adriani kembali relevan setelah nama Andi Tenri Walinonong ramai diberitakan, menyusul kontroversi terbaru di DPRD Bone.
Dalam rangkaian polemik itu, arsip pemberitaan menunjukkan Adriani termasuk legislator yang paling konsisten berada di garis depan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pimpinan dewan.
Adriani Alimuddan Page adalah politisi kelahiran Amali yang sudah duduk di DPRD Bone selama empat periode.
Ia memulai karier legislatif pada 2009 melalui Partai PDK, lalu berpindah ke Golkar dan bertahan selama dua periode sampai 2024, sebelum kembali terpilih lewat PPP pada Pemilu 2024.
Jejak panjang itu membuat Adriani diganjar penghargaan sebagai anggota DPRD Bone dengan masa pengabdian terlama.
Penghargaan tersebut justru diserahkan langsung oleh Andi Tenri Walinonong dalam rapat paripurna Hari Jadi Bone ke-695 pada Minggu, 6 April 2025.
Dalam kesempatan itu, Adriani menegaskan pengabdiannya di parlemen belum selesai.
Ia menyebut, “14 tahun ini tidak mudah,” saat menjelaskan suka duka menjadi penyambung aspirasi masyarakat ke pemerintah.
Di DPRD Bone, Adriani dikenal aktif di Komisi I dan juga tampil sebagai salah satu suara penting di Fraksi PPP.
Posisi itu membuat namanya berulang kali muncul dalam isu-isu sensitif di lingkup internal DPRD, terutama ketika relasinya dengan pimpinan dewan mulai memanas.
Perseteruan Adriani dengan Andi Tenri paling terbuka terlihat pada Oktober 2025.
Saat itu, Adriani menjadi salah satu juru bicara dari 35 legislator yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Bone.
Surat mosi itu ditujukan ke pimpinan DPRD Bone pada Jumat, 10 Oktober 2025, dan ditandatangani anggota dewan dari delapan fraksi.
Adriani menilai masalah di bawah kepemimpinan Andi Tenri sudah menumpuk, mulai dari polemik sekwan sampai keputusan-keputusan yang dianggap menghambat kerja dewan.
Dalam salah satu keterangannya, Adriani menyebut ketua DPRD “Jarang memimpin rapat dengan alasan yang tidak jelas.”
Adriani juga menyoroti sikap Andi Tenri dalam polemik APBD Perubahan 2025.
Menurut arsip berita pada 22 Oktober 2025, ia mempertanyakan langkah Andi Tenri yang sempat walk out dari rapat, memimpin pembahasan, mengetuk palu, tetapi kemudian tidak menandatangani berita acara kesepakatan.
Adriani menilai situasi itu berisiko menghambat program pemerintah daerah dan berdampak pada pelayanan publik.
Ketegangan itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Dalam mosi tidak percaya, Adriani lebih dulu mengaitkan konflik dengan polemik penetapan Faidah sebagai Sekretaris DPRD Bone.
Ia menilai ada keputusan fraksi yang sudah disepakati secara kolektif, tetapi tidak diikuti oleh pimpinan dewan.
Menariknya, pada Maret 2026, Adriani kembali berada di pusat konflik lain di DPRD Bone ketika ia berseteru dengan Sekretaris Dewan Faidah saat kunjungan kerja di Jakarta.
Dalam perkara itu, Andi Tenri justru mendukung usulan pergantian Sekwan dan Kabag Umum setelah insiden yang dinilai mempermalukan Adriani di depan umum.
Episode tersebut memperlihatkan bahwa konflik internal DPRD Bone tidak selalu berjalan dalam garis lurus, tetapi Adriani tetap menjadi salah satu tokoh kunci dalam setiap gejolak lembaga.
Kini, ketika nama Andi Tenri kembali disorot pada Juli 2026, rekam jejak Adriani ikut dibaca ulang.
Bukan semata karena ia legislator senior, tetapi karena sebagian kritik yang pernah ia lontarkan pada 2025 dan 2026 kembali relevan di tengah rangkaian kontroversi yang menimpa pimpinan DPRD Bone.