Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung menuju kantor BGN di Jakarta Pusat dan menggelar rapat internal bersama jajaran pimpinan usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026).
SulawesiPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberi sinyal keterlibatan TNI dan Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terbuka pada Rabu, 22 Juli 2026, di kantor BGN, Jakarta Pusat, selama pelibatan itu diperlukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, aman, dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
Sudaryono tidak menjawab tegas apakah TNI dan Polri akan terus dilibatkan, tetapi ia menekankan fokus utamanya adalah semua pihak bisa berperan bila dibutuhkan agar program terlaksana dengan baik.
“Intinya adalah semua pihak (terlibat), bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik,” ujar Sudaryono di kantor BGN, Jakarta Pusat pada Rabu (22/7).
Ia menjelaskan MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menyangkut keamanan makanan serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Sudaryono juga menyebut program itu diharapkan ikut menggerakkan ekonomi daerah lewat pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak.
Untuk menjelaskan logika pelibatan aparat, Sudaryono mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wakil Menteri Pertanian.
Ia mengatakan Kementerian Pertanian kala itu melibatkan TNI dan Polri dalam penyaluran 70 ribu pompa pertanian karena tidak ada anggaran distribusi.
“Kami bagi lewat TNI dan Polri karena apa? Karena enggak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk membaginya enggak ada,” ujar Sudaryono.
Sudaryono mengaku pernah ditanya mahasiswa soal alasan kementerian melibatkan TNI dan Polri dalam pembagian pompa itu.
Ia lalu menjawab dengan menawarkan kepada mahasiswa untuk mengambil alih distribusi tanpa bayaran, tetapi menurut dia tawaran itu tidak mendapat sambutan.
“Ya sudah kalau gitu tentaranya sama polisinya enggak usah bantu deh. Nanti saya kerahkan mahasiswa enggak pakai gaji, mau enggak?” ujar Sudaryono.
Melalui penjelasan itu, Sudaryono menegaskan pelibatan aparat dalam MBG dipandang dari sisi efektivitas pelaksanaan, bukan semata soal institusi mana yang dilibatkan.