SulawesiPos.com – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyebut pemangkasan 145 aturan dalam tata kelola pupuk bersubsidi telah membuat distribusi pupuk kini lebih cepat sampai ke petani, setelah berbagai hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat penyaluran berhasil dipangkas.
Pernyataan itu disampaikan Titiek saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang di Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026), sebagaimana termuat dalam rilis DPR RI dan diberitakan ulang sejumlah media nasional. Ia menilai penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan petani memperoleh pupuk tepat waktu.
Menurut Titiek, selama ini terlalu banyak aturan yang membuat proses penyaluran pupuk bersubsidi menjadi panjang. Karena itu, pemangkasan regulasi dinilai mampu mempercepat alur distribusi dan mengurangi hambatan administratif yang dirasakan di lapangan.
Selain mengapresiasi penyederhanaan aturan, Titiek juga menekankan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi penyaluran pupuk agar benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Pengawasan tersebut mencakup ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan kesesuaian harga dengan Harga Eceran Tertinggi atau HET.
Distribusi cepat dinilai penting untuk produktivitas petani
Titiek menilai pupuk menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian nasional. Karena itu, keterlambatan distribusi berpotensi langsung memengaruhi aktivitas tanam dan hasil panen petani.
Dalam penjelasannya, ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang disebut menurunkan harga pupuk bersubsidi. Langkah tersebut dinilai dapat meringankan beban petani sekaligus menambah semangat mereka untuk bercocok tanam dalam rangka mendukung target swasembada pangan.
Dengan distribusi yang lebih cepat dan harga yang lebih terjangkau, pemerintah diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian dari hulu. Menurut Titiek, kemudahan akses pupuk akan sangat menentukan kelancaran produksi di tingkat petani.
Akurasi data petani ikut jadi sorotan
Di luar soal distribusi, Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya akurasi data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK. Sistem ini menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Titiek menekankan perlunya peran aktif penyuluh pertanian untuk membantu petani mengisi dan memperbarui data e-RDKK. Menurut dia, data yang akurat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah kebutuhan pupuk, waktu penggunaan, hingga jenis pupuk yang sesuai dengan komoditas yang ditanam petani.
Karena itu, percepatan distribusi pupuk tidak dinilai cukup hanya lewat penyederhanaan aturan. Pembenahan data dan pengawasan di lapangan juga dinilai penting agar manfaat pupuk subsidi benar-benar dirasakan petani dan mendukung produktivitas pertanian nasional secara berkelanjutan.
