SulawesiPos.com – Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan, saat melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Sabtu (20/6/2026).
Keterangan tersebut disampaikan dalam laporan JawaPos.com yang memuat peninjauan langsung Titiek terhadap berbagai program unggulan di Nusakambangan. Kawasan yang selama ini identik dengan lembaga pemasyarakatan berisiko tinggi itu kini diarahkan menjadi area produktif dengan berbagai kegiatan usaha dan pelatihan.
Dalam kunjungan itu, Titiek meninjau sejumlah unit kegiatan, mulai dari Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), pertanian dan peternakan, produksi pupuk organik, Balai Latihan Kerja konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat.
Titiek menilai perubahan yang terjadi di Nusakambangan menunjukkan bahwa kawasan pemasyarakatan tidak hanya bisa berfungsi sebagai tempat pembinaan tertutup, tetapi juga mampu dikembangkan menjadi ruang produktif yang menghasilkan komoditas bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Atas nama Komisi IV, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain,” ujar Titiek seperti dikutip dari laporan tersebut.
Menurut dia, citra Nusakambangan yang selama ini dikenal menyeramkan justru berubah setelah melihat langsung pengembangan program di lapangan. Ia menilai kawasan itu kini mampu menghasilkan banyak produk bermanfaat sekaligus memberi nilai pembinaan bagi warga binaan.
“Nusakambangan yang kita dengar selalu seram, bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini, sangat ramah dan bisa menghasilkan begitu banyak produk bermanfaat untuk kita semuanya,” kata Titiek.
Lahan produktif capai 135 hektare
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan berbagai masukan dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat program yang sudah berjalan. Ia menegaskan jajaran pemasyarakatan terus mengoptimalkan lahan idle di lapas dan rutan sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Menurut Agus, pemanfaatan lahan tersebut juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan internal lembaga pemasyarakatan sekaligus memperluas nilai produktif pembinaan. Dengan pola itu, program ketahanan pangan tidak hanya menyasar hasil produksi, tetapi juga proses pembinaan kerja bagi warga binaan.
“Tadi kami juga mohon beberapa evaluasi dan arahan, serta akan kami tindak lanjuti, termasuk upaya-upaya perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan. Kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh lapas dan rutan memanfaatkan lahan idle yang ada untuk dioptimalkan dalam membangun program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam,” terang Agus.
Saat ini, Nusakambangan disebut telah memanfaatkan sekitar 135 hektare lahan produktif. Ratusan warga binaan dilibatkan dalam beragam sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat.
Pembinaan diarahkan untuk kesiapan kembali ke masyarakat
Transformasi Nusakambangan tidak hanya diposisikan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga sebagai model pembinaan yang menyiapkan warga binaan agar memiliki keterampilan saat kembali ke masyarakat. Karena itu, kegiatan produksi dan pelatihan ditempatkan sebagai bagian penting dari proses pembinaan kemandirian.
Dengan model tersebut, Nusakambangan kini tidak lagi hanya dipandang sebagai kawasan pemasyarakatan berisiko tinggi, tetapi juga sebagai contoh pengembangan lembaga pemasyarakatan yang lebih produktif. Dukungan politik dari Komisi IV DPR RI memberi sinyal bahwa pendekatan serupa berpeluang diperluas ke wilayah lain jika hasilnya dinilai efektif.
