SulawesiPos.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum dalam penanganan kasus yang menimpa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang terus menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras dalam upaya bersama memerangi tindak pidana korupsi,” ujar Mensesneg di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Presiden Prabowo Teken Pemberhentian Silmy Karim
Sejalan dengan proses hukum yang berlangsung, pemerintah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari posisinya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum sekaligus menjaga kredibilitas pemerintahan dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Meski terjadi pergantian pejabat, pemerintah memastikan roda organisasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian Imipas,” ujarnya.
Istana Tegaskan Komitmen Perang Melawan Korupsi
Prasetyo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo. Komitmen tersebut, kata dia, terus disampaikan Presiden kepada seluruh jajaran kabinet dalam berbagai kesempatan.
Menurutnya, setiap pejabat negara diminta menjaga integritas, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta melakukan pembenahan di institusi masing-masing guna mencegah praktik korupsi.
“Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi,” tegas Mensesneg Prasetyo Hadi.
Pemerintah menilai upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dengan dukungan seluruh lembaga penegak hukum dan aparatur negara.
