SulawesiPos.com – Kasus dugaan penggelapan dana umrah yang menyeret Hanania Group PT Khazanah Tamma Internasional terus menjadi perhatian publik. Nilai kerugian yang dialami para jemaah diperkirakan mencapai Rp100 miliar.
Sejumlah korban mengaku tidak pernah mencurigai adanya masalah pada perusahaan tersebut. Keputusan memilih Hanania Travel didasari berbagai faktor, mulai dari promosi besar-besaran melalui artis dan selebgram, raihan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI), hingga status akreditasi resmi yang dimiliki perusahaan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
Salah satu korban, Anny Rofi, mengungkapkan bahwa citra Hanania Travel terlihat sangat meyakinkan sebelum persoalan ini mencuat. Menurutnya, legalitas dan reputasi yang dibangun perusahaan membuat calon jemaah merasa aman.
“Untuk alasan pilih umrah mungkin salah satunya kita bisa melihat kredibilitas travel umrah selain dari akreditasi yang diterbitkan Kemenhaj via PPIU. Hananianya sendiri ini sudah terakreditasi B. Jadi seharusnya sudah cukup kredibel sebagai travel umrah,” ujarnya di Jakarta Selatan, Senin (1/6).
Anny menambahkan, banyaknya jemaah yang telah diberangkatkan serta pengakuan melalui rekor MURI turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Hanania Travel.
“Selain juga memang engagement dari endorse para selebgram dan artis yang sangat masif, jadi mungkin sebetulnya sejak awal sudah ada masalah ini dan itu, tapi akhirnya tertutup dengan media yang cukup masif begitu,” terangnya.
Rekomendasi Jemaah dan Paket Menarik Jadi Pertimbangan
Pengalaman serupa juga dirasakan Anna Luthfiah. Ia mengaku mantap memilih Hanania Travel setelah bertemu langsung dengan jemaah yang menggunakan layanan tersebut saat menjalankan ibadah umrah pada 2022.
“Waktu tahun 2022 tepatnya setelah COVID itu, saya berangkat umrah alhamdulillah dengan ibu saya. Dan saya bertemu dengan jemaahnya Hanania. Kita banyak ngobrol dan memang dari sisi pelayanan segala macam mereka menceritakan bahwa ini recommended, bagus,” ungkapnya.
Selain rekomendasi dari sesama jemaah, Anna menilai paket perjalanan yang ditawarkan cukup sesuai dengan kebutuhan keluarganya, terutama karena jadwal keberangkatan bertepatan dengan masa libur sekolah anak.
“Lalu, selanjutnya karena saya juga menimbang dari sisi paket yang ditawarkan, kemudian dari sisi waktu juga, ketersediaan waktunya, itu semuanya cukup memenuhi kebutuhan kami gitu loh. Karena saya juga membawa anak saya yang di mana saat libur lebaran itu kita bisa pergi tanpa mengganggu aktivitas sekolahnya, seperti itu,” katanya.
Menjadi Top of Mind dan Bom Waktu yang Meledak
Korban lainnya, Uli Amelia, menilai reputasi Hanania Travel yang begitu kuat di tengah masyarakat justru menjadi faktor yang membuat banyak orang lengah. Menurutnya, perusahaan tersebut sempat menjadi pilihan utama masyarakat yang mencari paket umrah.
“Memang di tahun lalu mereka ada di top of mind orang-orang saat mencari umrah. Jadi mungkin itu sih yang menyebabkan saya sempat mempercayakan ke Hanania,” katanya.
Kepercayaan itu membuat dirinya tidak menaruh curiga meski diminta melunasi biaya perjalanan jauh sebelum jadwal keberangkatan.
Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (1/6), para korban menyatakan akan kembali menempuh jalur hukum guna memperjuangkan hak-hak mereka. Selain menuntut pengembalian dana, mereka juga meminta adanya kejelasan terkait penggunaan uang yang telah disetorkan kepada perusahaan.
Melihat besarnya nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp100 miliar, Anny Rofi mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera melakukan penelusuran terhadap aset serta aliran dana milik Hanania Group.
Kuasa hukum jemaah, Joddy Mulyasetya Putra, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses hukum hingga korban memperoleh haknya melalui mekanisme restitusi dan langkah hukum lainnya.
“Fokus kami adalah memastikan hak klien kami diperjuangkan secara terukur, termasuk melalui pengawalan proses pidana, pengajuan restitusi, penyitaan aset, penelusuran aliran dana, dan langkah perdata untuk pengembalian dana atau ganti kerugian,” ujar Joddy.
Menurutnya, hukuman pidana saja tidak cukup apabila dana yang telah disetorkan para jemaah tidak dapat dipulihkan.
“Bagi kami, proses pidana penting. Namun, bagi jamaah, pemulihan dana dan kejelasan penggunaan dana juga sama pentingnya. Karena itu, kami mendorong adanya penelusuran aliran dana dan transparansi dari pihak-pihak terkait sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tambah Joddy.
Para korban kini berharap Kementerian Haji dan Umrah serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat memperkuat pengawasan dan membuka informasi secara transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perjalanan umrah tetap terjaga.
