Sikapi Polemik Mama Sinta soal Film Pesta Babi, Dandhy Laksono Minta Publik Tak Menghakimi

SulawesiPos.com – Sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Laksono, akhirnya menyampaikan tanggapannya terkait polemik yang melibatkan tokoh perempuan adat Merauke, Yasinta Moiwend.

Melalui unggahan di media sosialnya, Dandhy meminta publik agar tidak terburu-buru memberikan penilaian atas keputusan Mama Sinta yang kini mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.

Menurutnya, masyarakat tidak benar-benar mengetahui tekanan dan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat di wilayah pedalaman Papua.

“Kawan-kawan semua, kita tak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami Mama Yasinta Moiwend di pedalaman Papua sana,” tulis Dandhy Laksono melalui Instagram, Senin (25/5/2026).

Dandhy juga menilai setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk memutuskan untuk tidak lagi berada dalam jalur advokasi yang sebelumnya dijalani.

“Apa pun yang muncul di media sosial sepertinya kita perlu menahan diri untuk tidak menghakimi beliau. Bahkan jika semva yang disampaikan murni atas kehendak sendiri, bukankah setiap orang berhak membuat pilhan?,” lanjut Dandhy.

BACA JUGA: 
50 Tol Baru akan Dibangun Prabowo, Termasuk di Sulawesi dan Kalimantan

Mama Sinta Sebut Faktor Ekonomi Jadi Alasan Berubah Sikap

Sebelumnya, Mama Sinta sempat menyampaikan pengakuan terkait keterlibatannya dalam penolakan proyek lumbung pangan di Papua.

Ia mengaku merasa dijebak dan diperdaya oleh oknum lembaga bantuan hukum hingga wajah dan suaranya muncul dalam film Pesta Babi tanpa persetujuan resmi.

Mama Sinta mengatakan faktor ekonomi serta keterbatasan fasilitas hidup menjadi alasan yang mendorongnya mengubah sikap dan mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Sekarang saya tidak bergabung lagi dengan LBH mereka, saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi,” ujar Mama Sinta.

Ia mengaku selama mengikuti berbagai aktivitas penolakan di sejumlah daerah, hasil yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan.

“Yang saya dapat cuma capeknya saja. Mereka fasilitasi, jadi kalau mereka fasilitas terus uang duduknya cuma Rp2 juta, Rp1,5 juta itu saja yang kami dapat dari mereka, LBH pusaka,” ungkapnya.

BACA JUGA: 
DPD RI Dorong Penyelesaian Konflik Papua Berbasis HAM dan Dialog, Bukan Pendekatan Militeristik

Berharap Dukungan Pemerintah dan Perusahaan

Mama Sinta juga menggambarkan kondisi ekonomi keluarganya yang sulit.

Keterbatasan kebutuhan rumah tangga dan tanggung jawab menghidupi anak-anak menjadi pertimbangan besar dalam mengambil keputusan.

Ia turut menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah atas narasi yang sebelumnya pernah disampaikan.

“Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya, itu karena ajakan mereka. Saya juga tidak tahu ke depannya nanti terjadi seperti apa atau mereka bantu saya fasilitas punya rumah atau anak saya dipekerjakan, ternyata tidak ada,” tuturnya.

Kini ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Pemerintah bisa membantu kita lewat perusahaan yang ada. Dan kami mendukung karena kami tidak punya apa-apa di kampung ini. Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung, perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan,” imbuhnya.

BACA JUGA: 
Natalius Pigai Tegaskan Pelarangan Nobar Film Pesta Babi Harus Lewat Putusan Pengadilan

SulawesiPos.com – Sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Laksono, akhirnya menyampaikan tanggapannya terkait polemik yang melibatkan tokoh perempuan adat Merauke, Yasinta Moiwend.

Melalui unggahan di media sosialnya, Dandhy meminta publik agar tidak terburu-buru memberikan penilaian atas keputusan Mama Sinta yang kini mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.

Menurutnya, masyarakat tidak benar-benar mengetahui tekanan dan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat di wilayah pedalaman Papua.

“Kawan-kawan semua, kita tak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami Mama Yasinta Moiwend di pedalaman Papua sana,” tulis Dandhy Laksono melalui Instagram, Senin (25/5/2026).

Dandhy juga menilai setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk memutuskan untuk tidak lagi berada dalam jalur advokasi yang sebelumnya dijalani.

“Apa pun yang muncul di media sosial sepertinya kita perlu menahan diri untuk tidak menghakimi beliau. Bahkan jika semva yang disampaikan murni atas kehendak sendiri, bukankah setiap orang berhak membuat pilhan?,” lanjut Dandhy.

BACA JUGA: 
Natalius Pigai Tegaskan Pelarangan Nobar Film Pesta Babi Harus Lewat Putusan Pengadilan

Mama Sinta Sebut Faktor Ekonomi Jadi Alasan Berubah Sikap

Sebelumnya, Mama Sinta sempat menyampaikan pengakuan terkait keterlibatannya dalam penolakan proyek lumbung pangan di Papua.

Ia mengaku merasa dijebak dan diperdaya oleh oknum lembaga bantuan hukum hingga wajah dan suaranya muncul dalam film Pesta Babi tanpa persetujuan resmi.

Mama Sinta mengatakan faktor ekonomi serta keterbatasan fasilitas hidup menjadi alasan yang mendorongnya mengubah sikap dan mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Sekarang saya tidak bergabung lagi dengan LBH mereka, saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi,” ujar Mama Sinta.

Ia mengaku selama mengikuti berbagai aktivitas penolakan di sejumlah daerah, hasil yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan.

“Yang saya dapat cuma capeknya saja. Mereka fasilitasi, jadi kalau mereka fasilitas terus uang duduknya cuma Rp2 juta, Rp1,5 juta itu saja yang kami dapat dari mereka, LBH pusaka,” ungkapnya.

BACA JUGA: 
Megawati Soekarnoputri Mengaku Menangis Usai Tonton Pesta Babi, Soroti Kerusakan Lingkungan

Berharap Dukungan Pemerintah dan Perusahaan

Mama Sinta juga menggambarkan kondisi ekonomi keluarganya yang sulit.

Keterbatasan kebutuhan rumah tangga dan tanggung jawab menghidupi anak-anak menjadi pertimbangan besar dalam mengambil keputusan.

Ia turut menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah atas narasi yang sebelumnya pernah disampaikan.

“Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya, itu karena ajakan mereka. Saya juga tidak tahu ke depannya nanti terjadi seperti apa atau mereka bantu saya fasilitas punya rumah atau anak saya dipekerjakan, ternyata tidak ada,” tuturnya.

Kini ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Pemerintah bisa membantu kita lewat perusahaan yang ada. Dan kami mendukung karena kami tidak punya apa-apa di kampung ini. Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung, perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan,” imbuhnya.

BACA JUGA: 
PP Muhammadiyah Sebut Konflik Lahan dan Lingkungan Banyak Beririsan dengan PSN

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru