SulawesiPos.com – Pengawasan penyaluran BBM subsidi kembali menunjukkan perannya di lapangan.
Di salah satu SPBU Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat operator menemukan adanya ketidaksesuaian data saat proses pengisian bahan bakar menggunakan sistem barcode BBM subsidi.
Peristiwa tersebut terjadi ketika seorang konsumen hendak mengisi BBM jenis Pertalite.
Saat dilakukan verifikasi, nomor kendaraan yang digunakan tidak cocok dengan data yang tercatat dalam sistem barcode.
Menyikapi hal itu, operator SPBU memutuskan untuk tidak melayani pengisian sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.
Langkah tegas ini mendapat apresiasi dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Pihak perusahaan menilai tindakan operator mencerminkan implementasi standar operasional yang berjalan efektif di lapangan, terutama dalam menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
Sales Branch Manager Sulselbar V Fuel, Fandy Achmad Sitaba, menyebut bahwa proses verifikasi sebelum pengisian merupakan bagian krusial dalam sistem pengawasan.
Dengan memastikan kesesuaian data kendaraan dan barcode, potensi penyalahgunaan subsidi dapat ditekan.
“Operator telah menjalankan prosedur dengan benar melalui verifikasi data sebelum pengisian. Ini menjadi bagian penting dalam memastikan BBM subsidi disalurkan kepada pihak yang berhak,” jelas Fandy.
Hal senada disampaikan Area Manager Communication, Relation, & CSR, Lilik Hardiyanto.
Ia menegaskan bahwa ketelitian petugas menjadi kunci utama dalam menjaga integritas distribusi energi bersubsidi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem yang diterapkan.
“Ketelitian operator di lapangan menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai peruntukan,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memastikan data kendaraan yang terdaftar telah sesuai sebelum melakukan transaksi BBM subsidi.
“Kepatuhan bersama akan menjaga distribusi tetap tertib dan merata,” tukas Lilik.
Pertamina juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kendala layanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM melalui call center resmi 135.
