SulawesiPos.com – Pada Senin malam (6/4/2026), jaringan internet di Rusia mengalami gangguan besar yang berdampak luas pada sektor perbankan, telekomunikasi, layanan hiburan, hingga portal pemerintah dalam sebuah insiden yang disebut sebagai salah satu yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana dilansir dari The Moscow Times.
Gangguan tersebut terdeteksi melalui berbagai layanan pemantauan digital yang melaporkan masalah pada perusahaan seperti Rostelecom, Alfa-Bank, serta platform televisi berbayar dan layanan negara, sementara pengguna juga melaporkan kesulitan mengakses Sberbank, Gazprombank, dan gim daring populer World of Tanks.
Hingga kini penyebab pasti gangguan belum diumumkan secara resmi, namun insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah kegagalan besar sistem keuangan Rusia pada 3 April 2026 yang turut melumpuhkan sistem pembayaran cepat bank sentral dan layanan perbankan utama, dilaporkan BBC News, Selasa (7/6).
Sumber di bidang keamanan siber yang dikutip media menyebutkan bahwa gangguan kemungkinan disebabkan oleh kelebihan beban pada sistem teknis penangkal ancaman milik regulator negara Roskomnadzor (Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media) yang tidak mampu menangani lonjakan aturan pemblokiran (The Moscow Times, 6 April 2026).
Para pakar teknologi menilai bahwa kompleksitas dan jumlah pembatasan internet yang terus meningkat membuat infrastruktur jaringan mengalami degradasi, sehingga gangguan berskala besar seperti ini dapat muncul sebagai efek samping dari kebijakan penyensoran digital yang agresif (BBC News, 7 April 2026).
Sejak Mei 2025, Rusia tercatat secara rutin menerapkan pemutusan internet di lebih dari 60 wilayah dengan sistem “daftar putih” situs yang diizinkan aktif di 72 subjek federal, sementara pada 2025 negara ini mencatat gangguan terbesar di dunia yang memengaruhi sekitar 146 juta pengguna, dikutip dari Al Jazeera.
The Guardian, Selasa (7/4) menyebutkan, sejumlah analis bahkan memperkirakan bahwa Rusia tengah bergerak menuju model internet tertutup sepenuhnya pada 2028 dengan mengadopsi pendekatan serupa yang digunakan oleh China dan Iran dalam mengendalikan arus informasi digital.
Di sisi regulasi, tekanan terhadap ruang digital juga semakin meningkat setelah pejabat parlemen seperti Nina Ostanina mengusulkan akses internet berbasis identitas paspor untuk membatasi anonimitas dan melindungi anak-anak dari kejahatan siber (The Moscow Times, 6 April 2026).
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pengembangan Digital dilaporkan mendorong platform yang masuk dalam “daftar putih” untuk memblokir pengguna yang mengakses layanan melalui VPN, bahkan mengancam pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut (BBC News, 7 April 2026).
Kebijakan lain yang sedang dibahas termasuk pemberlakuan biaya tambahan bagi pengguna seluler yang melebihi batas 15 GB trafik internasional melalui VPN, yang dinilai sebagai upaya lanjutan untuk menekan akses bebas ke jaringan global (Al Jazeera, 7 April 2026).
Memasuki tahun 2026, pemerintah Rusia juga telah menghapus sejumlah platform besar seperti YouTube dan WhatsApp dari sistem nama domain nasional serta memperketat pemblokiran Telegram dalam kerangka kebijakan “Runet berdaulat” (The Guardian, 7 April 2026).
Para ahli menilai langkah-langkah tersebut secara efektif menciptakan ekosistem internet terisolasi di Rusia, di mana situs yang diblokir tampak seolah-olah tidak pernah ada bagi pengguna domestik (BBC News, 7 April 2026).
Dalam perkembangan terbaru, parlemen Rusia juga tengah mempertimbangkan amandemen yang akan memperluas kewenangan badan keamanan FSB untuk menangguhkan komunikasi secara nasional, sebuah langkah yang dinilai semakin menguatkan kontrol negara atas ruang digital (The Moscow Times, 6 April 2026). (Ali)
